KPK memeriksa Direktur PT Papua Indah Perkasa Teddy Renyut. Ia diperiksa dengan statusnya sebagai tersangka di kasus dugaan suap pembangunan tanggul laut di Biak Numfor, Papua Barat.

Bupati Biak Numfor ditangkap KPK karena diduga menerima suap terkait proyek ijon pembangunan tanggul laut. Usai diperiksa, Helmy Faishal Zaini menegaskan proyek tersebut tak pernah ada.

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan suap pembangunan tanggul laut di Biak Numfor, Papua Barat. Helmy akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Teddy Renyut.

"Benar, besok Rabu 16 Juli, Menteri PDT Helmy Faishal dipanggil sebagai saksi terkait penyidikan kasus bupati Biak Numfor," kata Jubir KPK, Johan Budi saat dikonfirmasi, Selasa (15/7/2014).

KPK memanggil Muamir Muin Syam, staf khusus Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) terkait kasus proyek tanggul laut di Biak Numfor, Papua Barat. Muamir akan dimintai keterangan untuk tersangka Teddy Renyut (TR).

Selain merencanakan pengembangan 17 pulau buatan, Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyiapkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Beban kepadatan dan rusaknya lingkungan membuat permukaan tanah di Jakarta semakin turun. Bila tidak diambil tindakan, diperkirakan tahun 2050 Jakarta akan tenggelam.

Banjir Rob (luapan air laut) menerjang tiga dusun di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Akibatnya, akses perokonomian di kawasan pesisir tersebut lumpuh total, karena jalan utama di desa terendam banjir setinggi 60-100 cm.

KPK telah mengirimkan surat pencegahan terhadap staf khusus Menteri PDT Helmi Faishal, Sabilillah Ardi, dalam kasus suap pembangunan tanggul laut di Biak Numfor, Papua. Penyidik akan segera memeriksa Sabilillah.

KPK mengirimkan pencegahan terhadap saksi dalam kasus suap pembangunan tanggul laut di Biak Numfor, Papua. Saksi yang dicegah adalah staf khusus Menteri PDT Helmy Faishal, Sabililah Ardi.