ICW mendesak kepada KPK untuk segera mengusut dugaan keterlibatan eks Jampidsus Kemas Yahya Rahman dan eks Dirdik M Salim dalam kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan.

Berbagai alasan yang disampaikan Kejagung untuk membenarkan pengangkatan Kemas sebagai pemantau kasus korupsi dinilai tidak logis. Artalyta Suryani, terpidana kasus suap yang sempat 'menyerempet' Kemas, pasti akan tertawa mendengarnya.

Tindakan Kejagung yang mengangkat Kemas Yahya Rahman dan M Salim sebagai supervisor penanganan kasus korupsi terus menunai protes. Kejagung dinilai tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat atas akuntabilitas lembaga.

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pengangkatan Kemas Yahya Rahman dan M Salim sebagai supervisor penanganan kasus korupsi di daerah dibatalkan. Kejagung menilai permintaan itu berlebihan.

Komisi Kejaksaan (Komjak) melayangkan surat kepada Jaksa Agung terkait pengangkatanKemas Yahya Rahman dan  M Salim sebagai tim supervisi penanganan kasus korupsi. Komjak mengaku terkaget-kaget.

KPK menyelidiki kasus suap Rp 6 miliar yang menimpa jaksa Urip Tri Gunawan. Akan tetapi, hal itu tidak membatalkan pengangkatan mantan Jampidus Kemas Yahya Rahman sebagai koordinator tim supervisi  korupsi.

Mendapat tugas tambahan bukan berarti gaji ikut naik. Gaji eks Jampidsus Kemas Yahya Rahman dan eks Dirdik M Salim tetap menyusul tugas baru mereka sebagai supervisor penanganan kasuskorupsi.

Staf ahli Jaksa Agung ternyata memiliki sedikit pekerjaan yang dilakukan alias banyak menganggur. Karena alasan itu pula mantan Jampisdus Kemas Yahya Rahman ditugaskan menjadi koordinator tim supervisi penanganan kasus korupsi.

Jampidsus Marwan Effendy meminta pengangkatan Kemas Yahya Rahman sebagai koordinator supervisor penanganan kasus korupsi tak lagi diributkan. Secara hukum Kemas tidak bersalah dalam kasus suap jaksa Urip.

Kejagung tidak akan menahan tersangka koruptor yang sudah mengembalikan uang kerugian negara saat penyidikan. KPK akan mempertanyakan hal tersebut.