iga pakar politik yang diundang menyarankan Parliamentary Threshold (PT) dinaikkan hingga 5 persen pada Pemilu 2014. Hal ini untuk membatasi agar tidak semua parpol bisa ikut pemilu jika sudah tidak dipilih rakyat.

Partai Amanat Nasional (PAN) tidak berkeberatan dengan wacana peningkatan Parliamentary Threshold (PT) untuk Pemilu 2014. Berapa pun nanti nilainya, PAN siap menghadapi.

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tanjung mengungkapkan bahwa partainya memang mendorong peningkatan Parliamentary Threshold (PT) menjadi 5 persen dalam Pemilu 2014. Tujuannya untuk menyederhanakan parpol untuk efektifitas demokrasi.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso membenarkan jika partainya memang mendorong agar Parliamentary Threshold (PT) dalam pemilu legislatif 2014 mendatang sebesar 5 persen. Alasannya, Golkar ingin membuat demokrasi lebih sehat.

PDIP menolak Parliamentariy Threshold (PT) 5 persen diberlakukan dalam Pemilu 2014 mendatang. Memasukkan ketentuan tersebut dalam revisi UU Pemilu sama saja dengan membelenggu demokrasi.

Wacana dinaikkannya parliamentary treshold (PT) menjadi 5 persen dalam revisi UU Pemilu, tidak menjadi masalah bagi PPP. Namun, PPP tidak sepenuhnya setuju dengan wacana ini.

Wacana penyederhanaan parpol melalui peningkatan Parliamentary Treshold (PT) minimal 5 persen terus menuai kontroversi. PKB menilai peningkatan yang drastis itu dinilai terlalu tinggi. PKB pun mengusulkan PT dalam Pemilu 2014 cukup 3 persen saja.

Meski pembahasan revisi UU Pemilu masih lama, namun wacana penyederhanaan parpol sudah ramai dibicarakan. Untuk membatasi tumbuhnya parpol yang hanya meramaikan pemilu, parpol besar mengusulkan Parliamentary Treshold (PT) minimal 5 persen.

FPPP tidak sepakat dengan wacana dibolehkannya orang parpol menjadi anggota KPU. Namun demikian, agar KPU tidak rentan diintervensi kekuasaan, orang parpol tetap diperlukan dalam posisi Dewan Kehormatan KPU.

PAN menolak wacana kader partai politik diperbolehkan menjadi anggota KPU. Alasannya, klausul yang kini menjadi pembahasan revisi UU 22/2007 tentang Penyelenggaran Pemilu ini dinilai bertentangan dengan UUD 1945.