Anggota DPRD Banten menggulirkan hak angket untuk pemakzulan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Bila sudah memenuhi syarat, usul hak angket ini akan diajukan kepada rapat pimpinan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengirimkan surat rekomendasi pemberhentian sementara untuk Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Langkah KPK ini ditanggapi positif DPRD Banten. 

ICW mendesak pemerintah segera merevisi Undang-Undang (UU) No 32/2004 dan RUU Pemilukada. Harapannya agar setiap kepala daerah yang sedang berurusan dengan proses hukum bisa segera dinonaktifkan.

Pengacara Ratu Atut, Firman Wijaya mengatakan, Atut telah mendelegasikan pemerintahannya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten.

DPD Partai Golkar Banten akan menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk menggantikan posisi almarhum Hikmat Tomet sebagai ketua. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung mendukung Iman Ariyadi memenangkan Musdalub tersebut.

Penahanan terhadap Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mulai berdampak pada perpecahan wakil rakyat di parlemen. Mereka yang loyal tetap menghendaki Atut memimpin sekalipun dari balik jeruji besi, sementara lainnya mendesak agar Atut mundur dari jabatannya.

Pasca mendekam di Rutan Pondok Bambu, posisi Ratu Atut Chosiyah sebagai gubernur Banten makin tergoyang. Banyak pihak memintanya segera mundur atau dinonaktifkan. Apa komentar Atut?

DPRD Banten memutuskan nasib Atut Chosiyah yang kini meringkuk di tahanan. Tugas hariannya diserahkan kepada wakil gubernur Rano Karno. Lalu bagaimana dengan Atut?

Pimpinan DPRD Banten menggelar rapim kemarin (24/12) dan menghasilkan keputusan mempetahankan Atut di kursi gubernur. Keputusan ini menuai protes dari para aktivis antikorupsi Banten.

Meski telah menjadi tersangka dan ditahan KPK, Ratu Atut Chosiyah masih menjabat sebagai Gubernur Banten. Ketua DPP Golkar Hajriyanto Y Tohari menyarankan Atut mundur dari kursi Banten 1.