Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai gugatan PDIP terkait uji materi Undang-Undang 17 Nomor 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang ditolak Mahkamah Konstitusi sudah benar.

Sikap Fraksi Partai Demokrat yang walk out dari rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada dikecam banyak pihak. Di sisi lain, ada Koalisi Merah Putih yang sumringah karena terbukti solid untuk menggolkan opsi Pilkada lewat DPRD.

Koalisi Merah Putih (KMP) merasa bahagia dengan diketok palunya mekanisme Pilkada via DPRD. Lalu bagaimana nasib lembaga Pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP?

"Itu bisa di-review kalau ada Undang-undang yang bertentangan dengan UUD '45, wong kita ini mengamankan kok," ujar Prabowo kepada wartawan di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

"Hidup harus optimis, tapi kan sistem ini yang bikin manusia. Karena ini keputusan politis kita lakukan uji aspek keadilan. Mudah-mudahan MK bisa memahami bahwa aspirasi rakyat, menginginkan pemilihan langsung," ungkap Wali Kota Bandung Ridwan Kami.

Sang Ketua Dewan Pembina, Prabowo Subianto hadir dalam Kongres Luar Biasa (KLB) III Partai Gerindra. Ia pun membantah bersedih dan bersembunyi dari publik usai kalah dalam sengketa Pemilu 2014 di Mahkamah Konstitusi.

Ada kabar, bahwa sejumlah pihak akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) guna memundurkan Basuki T Purnama atau Ahok dari DKI. Yang digugat UU terkait pemerintahan daerah. 

Walikota Ridwan Kamil menentang Pilkada lewat DPRD dalam RUU Pilkada yang sedang dibahas DPR RI. Pria yang karib disapa Kang Emil itu berkicau melalui akun Twitter-nya @ridwankamil mengenai kesimpulan rapat dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).

Pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk periode 2014-2019 telah terbentuk. Komposisi pimpinan diisi oleh partai politik sesuai urutan pemenang dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) beberapa waktu lalu. PDIP mengisi kursi ketua DPRD DKI Jakarta.

Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan Presiden terpilih Joko Widodo memiliki hak untuk menjalin komunikasi politik dengan parpol Koalisi Merah Putih. Asalkan menurut dia, komunikasi tersebut tidak ada kepentingan dagang sapi.