KPK diimbau tidak perlu khawatir jika nanti kewenangan penuntutan ada di Kejaksaan. Kejagung memastikan kewenangan KPK tidak akan hilang jika penuntutan terletak di kejaksaan.

KPK memiliki wewenang khusus untuk melakukan supervisi terhadap kasus yang sedang dipegang oleh penegak hukum lain. Namun untuk saat ini, justru KPK lah yang sedang disupervisi wewenangnya.

Rencana pertemuan antara Polri dan KPK untuk mendinginkan perseteruan akibat isu penyadapan sudah diwacanakan. Namun, hingga kini belum bisa dipastikan waktu pelaksanaan acara tersebut.

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri akan menyelidiki isu dugaan penyadapan pada petinggi Polri. Langkah koordinasi akan dilakukan dengan KPK.

Para pimpinan KPK bertemu dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji guna koordinasi kasus Korupsi. KPK mengaku kedatangannya untuk menunjukkan eksistensi institusinya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Antasari Azhar pernah menyatakan tidak akan kembali membuka kasus BLBI. Hal tersebut terungkap dalam rapat konsultasi penyelesaian kasus KLBI/BLBI antara DPR dengan Kejaksaan Agung.

Kejaksaan hingga kini belum menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) terkait kasus pembunuhan Direktur PT PRB Nasrudin. Pembentukan tim supervisi pun dimungkinkan setelah SPDP diterima kejaksaan.

Pembahasan RUU Tipikor akan semakin alot karena DPR tidak ingin KPK menjadi komisi "super power" yang bisa seenaknya menembus instansi negara. KPK dipandang memiliki kewenangan berlebihan sebagai badan penegak hukum.

Kejaksaan baru menyerahkan sebanyak 324 SPDP ke KPK. Jaksa Agung meminta penyidik tingkatkan pelaporan atas penyelesaian kasus tindak pidana korupsi ke KPK.

Korupsi menjadi musuh bersama. Tidak heran bila lembaga hukum merapatkan diri. Polri, Kejagung, dan KPK menggelar rapat bersama. Korupsi memang sulit ditangani.