detikNews

Agung Laksono Apresiasi Rampungnya Revisi PKPU Pencalonan di Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merampungkan revisi Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah.

Rabu, 15 Jul 2015 18:26 WIB

detikNews

Ini 7 Butir Hasil Rapimnas II PPP Kubu Romi

Rapimnas II PPP Kubu Romahurmuziy (Romi) menghasilkan 7 butir pernyataan politik. Salah satu poinnya adalah menolak penundaan Pilkada Serentak 2015.

Selasa, 14 Jul 2015 16:42 WIB

detikNews

Beda dengan Golkar, PPP Romi Setuju Calon di Pilkada Diteken 2 Kubu

Rapat konsultasi pimpinan DPR, KPU, Bawaslu, fraksi dan Kemendagri sepakat Golkar dan PPP bisa ikut Pilkada, dengan syarat mengajukan satu calon.

Jumat, 10 Jul 2015 10:16 WIB

detikNews

MK Batalkan Pasal Antipolitik-Dinasti, KPU Siapkan Revisi Aturan

Pasca keputusan MK yang membatalkan pasal soal pembatasan dinasti politik petahana, KPU lantas menyiapkan revisi peraturannya (PKPU).

Kamis, 09 Jul 2015 16:34 WIB

detikNews

Terus Perangi Politik Dinasti!

Tak ada alasan untuk berhenti memerangi politik dinasti.

Kamis, 09 Jul 2015 09:38 WIB

detikNews

Presiden Jokowi Beri Arahan Agar Pilkada Tak Dimanfaatkan Petahana

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar petahana dan PNS tak ambil keuntungan.

Rabu, 08 Jul 2015 19:19 WIB

detikNews

PPP Kubu Romi Tak Masalah UU MK Direvisi Terkait Pilkada

PPP kubu Romahurmuziy tidak mempermasalahkan usulan revisi UU MK terkait Pilkada.

Selasa, 07 Jul 2015 12:40 WIB

detikNews

PD: Revisi UU MK Jangan Sampai Tunda Pilkada Serentak

Wacana revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK) terkait durasi penyelesaian sengketa Pilkada mendapat dukungan dari fraksi-fraksi KMP.

Selasa, 07 Jul 2015 12:09 WIB

detikNews

Menkum HAM: Revisi UU MK Tak Akan Ganggu Tahapan Pilkada

Yasonna memprediksi revisi UU MK itu selesai pada bulan November 2015. Pencoblosan Pilkada pada 9 Desember 2015 dianggap tidak akan terpengaruh.

Senin, 06 Jul 2015 23:30 WIB

detikNews

KMP Ingin Revisi UU MK Terkait Pilkada, KIH Menolak

Mahkamah Konstitusi meminta UU MK direvisi agar bisa mengakomodir perpanjangan waktu penyelesaian sengketa Pilkada.

Senin, 06 Jul 2015 20:22 WIB