Kemendagri menegaskan Sri Sultan Hamengkubuwono tetap menjadi orang nomor satu di Yogyakarta. Sultan berhak menentukan siapa kepala daerah yang akan mengikuti pemilukada Yogyakarta.

Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sama dengan provinsi lainnya di Indonesia. Tidak ada sistem monarki di Yogyakarta.

Presiden SBY menjelaskan panjang lebar seputar RUU Keistimewaan Yogyakarta. Pengamat menilai, hal itu dilakukan SBY yang menyadari tendangan bolanya melahirkan kontroversi.

Kritikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait statemen 'Monarki' Yogyakarta terus mengalir. Kali ini kritikan datang dari mantan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi.

"Coba lihat jauh ke depan, apakah akan terus bahwa raja yang ada pas memimpin keseharian pemerintahan, administrasi dan politik seperti selama ini?"  ujar Direktor Eksekutif  Cetro, Hadar Nafis Gumai.

Apa yang terjadi di Yogyakarta menjadi contoh bahwa pemimpin yang jujur, mampu ngayomi, dan  ngayemi akan terus melekat di hati. Sehingga, mereka rela melawan (demokrasi) apa yang selama ini disebut sebagai sistem yang paling baik.

Ratusan warga Yogya dari berbagai elemen menggelar demo menolak pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY. Mereka menuntut Sultan HB X dan Paku Alam IX ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Parardhya adalah salah satu poin krusial di RUUK DIY yang masih digodok pemerintah. Konsep ini pada 2007 muncul dalam rumusan RUU Keistimewaan DIY karya JIP Fisipol UGM.

Pernyataan SBY soal penerapan demokrasi dan monarki di Yogyakarta terus menilai kritik. Justru pemerintahan SBY yang dituding seperti monarki.

Rakyat Yogyakarta telah mengetahui draf RUU Keistimewaan DIY yang akan mendudukan HB X dan Adipati Paku Alam menjadi Parardhya. Terkait hal tersebut rakyat Yogya pun menyerahkan sepenuhnya kepada Sultan.