Pimpinan DPD Partai Hanura dengan anggota Fraksi Hanura DPRD Banten menggelar rapat terkait persoalan hukum yang membelit Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Mereka menghormati proses hukum, tapi meminta Atut mengundurkan diri.

Hak angket penggulingan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah bergulir di DPRD Banten. Partai Gerindra yang juga salah satu pengusung Ratu Atut-Rano Karno pun mendesak Ratu Atut agar segera mundur.

Pimpinan DPW PKS Banten bersama Fraksi PKS DPRD Banten menyatakan abstain mengenai hak angket yang saat ini mulai bergulir di kalangan anggota DPRD Banten. Mereka tidak ingin terlibat terlalu jauh karena bukan bagian koalisi pengusung Atut.

Hak angket penggulingan Ratu Atut mulai bergulir di DPRD Banten. Semestinya Ratu Atut tak menunggu digulingkan, namun legowo mundur demi masyarakat Banten.

Hak angket DPRD Banten menggulingkan posisi Gubernur Ratu Atut Chosiyah telah bergulir. Namun Partai Golkar, partai yang menaungi Atut, menyatakan Atut akan mundur tanpa perlu didesak-desak seperti itu.

Penggulingan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mulai bergulir di DPRD Banten. Penggulingan Ratu Atut menghadapi tantangan berat, yakni benteng kuat yang dibangun Golkar dan PDIP.

Partai Golkar menentang penggalangan hak angket penggulingan Ratu Atut Chosiyah di DPRD Banten. Golkar mengingatkan para anggota DPRD Banten untuk tidak memaksakan kehendak.

Hak angket penggulingan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah bergulir. Namun PDIP sebagai partai pengusung Ratu Atut-Rano Karno menolak penggulingan Atut.

Hak angket pemakzulan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mulai digulirkan. Mampukah DPRD Banten menggulingkan Ratu Atut yang masih saja berambisi memerintah banten dari balik jeruji penjara?

Akhir tahun 2013 ini ditandai langkah tegas Fraksi PPP DPRD Banten yang merilis resolusi awal tahun 2014 terhadap kasus yang membelit Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Fraksi PPP DPRD Banten bertekad mendesak Atut mundur.