Wacana konfederasi parpol yang dilontarkan Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiharto terus menuai kontroversi. Sekretaris FPAN DPR Viva Yoga Mauladi menegaskan wacana konfederasi parpol sekadar wacana untuk menyambut revisi UU Pemilu.

Meski serius mematangkan konsep konfederasi parpol, tapi PAN tak berniat hengkang dari Setgab Koalisi. Komitmen PAN untuk mendukung pemerintahan SBY-Boediono tak perlu diragukan.

PAN menawarkan wacana untuk beraliansi dalam konfederasi. Wadah baru ini lebih memiliki aturan main yang jelas, tegas, permanen dan kuat bila dibandingkan dengan Setgab Koalisi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini DPR akan segera mengatur hak pilih TNI dalam Pemilu 2014. PKS melihat fraksi-fraksi besar sudah sepakat mengusung wacana kontroversial ini dalam revisi UU Pemilu.

Undang-undang no 22 tahun 2007 dinilai harus segara direvisi, sebab di beberapa pasal masih terlihat kurang tegas.

Undang-undang no 20 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum didesak untuk segera direvisi. Apalagi dalam UU tersebut posisi Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) terlihat lemah ketika bertindak.

Advokat senior Adnan Buyung Nasution berbicara lantang soal sikap anggota KPU Andi Nurpati yang loncat pagar menjadi pengurus DPP Partai Demokrat. Menurutnya, Nurpati harus segera dipecat.

Wakil Ketua DPR dari PDIP Pramono Anung mengusulkan agar segera dilakukan revisi UU Penyelenggara Pemilu. Salah satu pasal yang harus diatur adalah larangan anggota KPU menjadi pengurus parpol di tengah masa tugasnya.

Masuknya anggota KPU Andi Nurpati ke dalam kepengurusan Partai Demokrat (PD) terus menuai pro kontra. Wasekjen PKS Mahfudz Siddik menilai Andi telah meninggalkan preseden buruk di tengah tuntutan independensi KPU dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilukada.

Wacana hak pilih anggota TNI/Polri dalam Pemilu 2014 masih diperdebatkan. Gol atau tidak usulan itu nantinya sangat tergantung pada UU Pemilu yang sedang digodok di DPR.