Konsorsium Pengawasan Kebijakan Publik (KPKP) meminta Kejti mengusut kasus dugaan korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM). Mereka minta lembaga eksekutif dan legislatif diperiksa.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Fathorrasjid menempati ruang karantina Rutan Medaeng Sidoarjo. Dipilihnya ruang karantina bagi kasus korupsi P2SEM sebagai upaya sosialisasi dan pengenalan di dalam rutan.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim, Zulkarnain membantah penahanan Mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Fathorrasjid sebagai kado ulang tahun hari Bhakti Adhiyaksa. Penahanan itu dilakukan karena mencegah alat bukti dihilangkan oleh tersangka.

Setelah menjalani pemeriksaan sekitar 3 jam, mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Fathorrasjid resmi ditahan. Mantan pejabat yang diduga terlibat kasus korups P2SEM ini akhirnya dijebloskan ke Rutan Medaeng Sidoarjo.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur Fathorrasjid akhirnya memenuhi panggilan penyidik Kejati Jatim. Fathorrasjid yang datang bersama kuasa hukumnya juga membawa beberapa dokumen penting yang diduga terkait dengan kasus P2SEM.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur, Fathorrasjid akan memenuhi panggilan penyidik Kejati Jatim. Pengusaha asal Situbondo ini akan memberi keterangan terkait kasus dugaan korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM).

Penyidik Ditreskrim Polda Jatim dilaporkan ke Irwasum Mabes Polri oleh kuasa hukum pelapor Aditia Sugiarta Prayitno, pemilik lahan seluas sekitar 32.250 meter persegi di kawasan Tambaklangon.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya selain menyiapkan dakwaan, juga menyiapkan jaksa gabungan bagi pembawa 8.790 butir pil yang mengandung ketamin dan kofeina, Lin Guin Qing WNA asal Cina.

Berkas kasus penyelundupan heroin seberat 2,671 kilogram dan ekstasi sebanyak 8.790 butir yang digagalkan oleh Bea dan Cukai Juanda diam-diam sudah diserahkan oleh penyidik Polda Jatim kepada Kejati Jatim.

Luapan lumpur Lapindo sudah berjalan 3 tahun. Namun, kasus yang membuat 530 hektar tanah terendam lumpur, dan ribuan warga kehilangan tempat tinggalnya, sampai saat ini masih belum ada kepastian status hukumnya.