detikNews Terancam Dikriminalisasi, Jaksa Gugat UU Peradilan Anak ke MK Jaksa menganggap Pasal 99 UU Sistem Peradilan Pidana Anak bisa membuat dirinya dikriminalisasi. Kamis, 31 Agu 2017 20:17 WIB
detikNews Terancam Dibui Bila Telat Eksekusi, Jaksa Gugat ke MK Tidak tepat bila sanksi pidana dijatuhkan pada jaksa sebagaimana diatur dalam pasal 99 UU 11/2012. Mereka khawatir jaksa akan dikriminalisasi. Kamis, 31 Agu 2017 18:14 WIB
detikNews Jadi Calon Kepala Daerah Wajib Mundur, Para Senator Gugat ke MK Anggota DPD ramai-ramai menggugat UU Pilkada ke MK. Sebab, mereka wajib mundur sebagai anggota DPD saat menjadi calon kepala daerah. Senin, 28 Agu 2017 10:40 WIB
detikNews Terpidana Korupsi Gugat Pengetatan Remisi, Kalah di MA Geser ke MK Lima terpidana korupsi menggugat pengetatan remisi ke MK. Sebelumnya, aturan tersebut juga digugat ke MA tapi kandas. Jumat, 25 Agu 2017 13:04 WIB
detikNews OC Kaligis, Irman Gusman dan SDA Gugat Pengetatan Remisi ke MK Koruptor OC Kaligis, SDA, dan Irman Gusman menggugat UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan ke MK. Mereka menilai diperlakukan tidak adil. Kamis, 24 Agu 2017 13:32 WIB
detikNews Munarman Gugat Perppu Ormas ke MK Salah satu yang digugat oleh mereka adalah frasa 'atau paham yang lain' dalam Perppu tersebut. Selasa, 22 Agu 2017 15:36 WIB
detikNews PSI Gugat UU Pemilu ke MK soal Verifikasi Parpol PSI mengajukan judicial review UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu. Ada dua hal yang digugat, yaitu soal verifikasi parpol peserta Pemilu dan keterwakilan perempuan. Senin, 21 Agu 2017 12:11 WIB
detikNews Komunitas Ahmadiyah Minta Tafsir UU Penodaan Agama ke MK Gara-gara UU Penodaan Agama, banyak tempat ibadah mereka yang disegel, bahkan dibakar di beberapa daerah tertentu. Minggu, 20 Agu 2017 15:59 WIB
detikNews Persis Gugat Perppu Ormas ke MK Persis memiliki asas organisasi yang berdasarkan syariat Islam. Mereka mempertanyakan salah satu frasa dalam Perppu tersebut Selasa, 15 Agu 2017 19:17 WIB
detikNews Nggak Bisa Nyapres, Rhoma Irama Gugat UU Pemilu ke MK UU Pemilu mensyaratkan calon presiden harus didukung sedikitnya 25 persen kursi parpol yang ada di DPR saat ini. Rabu, 09 Agu 2017 13:39 WIB