Penutupan lokalisasi Dolly seharusnya sudah dilakukan sejak dulu. Selain tidak mendidik, Dolly juga merusak mental setiap generasi. Rencana penutupan Dolly harus dilaksanakan sesegera mungkin.

Wacana penutupan Dolly mendapatkan dukungan dari pengelola wisma. Namun, sebelum dilakukan penutupan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, diminta berpikir tentang baik buruknya penutupan itu.

Pemasangan CCTV di Dolly menurut Komnas HAM memicu kasus pemerasan oknum yang tidak bertanggung jawab. Pasalnya tidak semua masyarakat yang melintas di kawasan tersebut akan melampiaskan hasrat.

Menjadi pekerja seks komersial (PSK) bukan impian Aya (21), seorang penghuni wisma di Gang Dolly. Dia terjebak dalam dunia esek-esek itu karena persoalan keluarga yang melilitnya.

Pemilik wisma di lokalisasi Dolly mempertanyakan, kenapa Pemkot Surabaya selalu mengusik lokalisasi yang 'memperkerjakan' hampir 1.000 orang PSK. Padahal, selama ini lokalisisi ni sudah tertata rapi, dan mendapat pengawasan kesehatan.

Dolly, lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara dikabarkan sebagai lumbung emas oleh oknum pemerintahan. Wisma-wisma yang menyediakan PSK, hampir setiap hari dipungut biaya oleh pengurus RW setempat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membantah adanya pungutan liar dari lokalisasi Dolly yang diserahkan ke aparat pemerintahan. Pemerintah kota mengaku banyak berperan dengan memberikan pelatihan untuk mengentas PSK dari pelacuran.

Tak hanya pengelola wisma di Dolly yang tidak setuju pemasangan CCTV. Para pekerja seks komersial (PSK) juga menolak wacana pemerintah kota tersebut. Menurut mereka, CCTV menganggu privasi.

Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) tidak sepakat dengan rencana Pemkot Surabaya yang akan memasang CCTV di lokalisasi Dolly. Jika tetap dipaksakan, maka Pemkot Surabaya telah melanggar hak yang berprivasi.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencanakan memasang CCTV di lokalisasi Dolly. Namun, yang disayangkan, sebelum melontarkan rencana itu, pengelola tidak pernah diberitahu.