Masalah DPT yang ditangani oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum sepenuhnya tuntas meski Pemilu 2014 sudah di depan mata. Gerindra meminta KPU segera menyelesaikan masalah itu dan membuka DPT tersebut agar dapat diakses publik.

Soal capres dan caleg, harusnya partai mendengar usulan dari rakyat tapi jangan melihat elektabilitas dan popularitas. Popularitas itu hal yang dapat direkayasa, tapi yang tidak dapat direkayasa adalah integritas. Model kampanye parpol masih bertumpu pada visual dengan menjual figur, bukan dengan menjual gagasan atau program konkret. 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah diketok dan dikirimkan ke percetakan untuk dicetak surat suaranya. Tapi di dalamnya selain ada 2,2 juta yang tak memiliki NIK, juga ada 10 ribu pemilih lain yang identitasnya bermasalah.

56 hari jelang pemungutan suara, rupanya masih ada pemilih 'siluman' alias pemilih yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Daftar Pemilih Tetap (DPT), padahal surat suara Pileg sudah mulai dicetak oleh KPU.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar kajian tentang potensi kerawanan tahapan Pemilu 2014. Hasilnya sejumlah daerah memiliki potensi kerawanan yang berbeda.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur terus melakukan verifikasi data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum legislatif (Pileg) 2014. Pada bulan ini, sebanyak 51.014 DPT invalid dihapus.

Saat ini publik masih menunggu sidang uji materi Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres di MK yang diajukan Yusril Ihza Mahendra. Jika MK akhirnya mengabulkan gugatan Yusril mau tidak mau putusan yang bersifat final dan mengikat itu harus dilaksanakan. Tapi jika putusan MK justru menimbulkan kekacauan, maka sebaiknya tidak usah dijalankan.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mendapati 339.353 DPT di Jawa Tengah masih bermasalah. Permasalahan tersebut berkisar NIK dan Nomor Kartu Keluarga (NKK).

Kehadiran lembaga survei di Tanah Air bak cendawan tumbuh dengan berbagai macam nama. Apakah mereka memiliki popularitas tersendiri? Tentu jawabannya terletak pada keakuratan survei yang dilakukan. Namun, kini lembaga survei memiliki persoalan-persoalan yang menjadi sorotan publik.

Angka golput di Yogyakarta pada Pemilu 2014 tanggal 9 April mendatang diperkirakan tinggi. Sebab, banyak mahasiswa yang diyakini tak berminat menggunakan hak pilihnya.