Malinda Dee memegang sekitar 400 nasabah private banking Citibank. Mereka bukan nasabah sembarangan. Nah, seandainya ada nasabah Malinda yang berasal dari pejabat Polri diminta mendalami asal muasal hartanya.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana merevisi Undang-Undang KPK. Jika pemerintah, dalam hal ini presiden, menyetujui revisi ini, presiden dianggap tidak konsisten.

Puluhan mantan anggota DPR periode 2004-2009, dijadikan tersangka dan ditahan KPK karena kasus cek pelawat dalam pemilihan DGS BI. Namun kinerja KPK dipertanyakan karena penyuap masih berkeliaran.

Polisi tengah mengusut nasabah pembobol Citibank, Malinda Dee. Jika ada dugaan oknum pejabat negara yang terlibat pencucian uang terkait kasus tersebut, Polisi perlu melibatkan penegak hukum lain.

ICW meminta KPK mengevaluasi penyidik kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom. Hal ini disebabkan hingga kini pemberi suap dalam kasus tersebut belum juga diproses.

Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari beberapa waktu lalu mengendus kejanggalan dalam draf final RUU Imigrasi. Rupanya kejanggalan muncul karena pihak Kemenkum HAM salah ketik.

Masyarakat yang menolak pembangunan gedung DPR bisa berpartisipasi dengan membubuhkan tanda tangan di halaman kantor YLBHI, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat. Tanda tangan ditunggu sampai tanggal 7 April.

Pendapat Ketua KPK Busyro Muqoddas agar koruptor diberi sanksi kerja sosial pada Sabtu dan Minggu dengan memakai baju koruptor, mendapat dukungan. Selain hukuman secara yuridis formal, koruptor harus diberi sanksi sosial agar jera.

Draf RUU Intelijen Negara masih dalam pembahasan. Namun draf tersebut dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi sepenuhnya prinsip negara demokrasi. Ada 12 hal yang menjadi catatan penting dalam draf RUU ini.

MK diprotes. Lembaga itu dinilai lamban menangani perkara masa jabatan Ketua KPK Busyro Muqoddas. Sejumlah koalisi LSM yakni ICW, YLBHI, dan LBH Jakarta akan mendatangi MK dan memberikan surat protes itu.