Meski kritikan pedas soal rangkap jabatan terus mengalir, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul tetap akan mengelola KONI Jawa Timur hingga 2014.  Wakil Gubernur menegaskan Menegpora Andi Mallaranggeng juga mendukung saat pencalonannya.

Ketua KONI Jatim Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menanggapi prokontra larangan pejabat publik rangkap jabatan dengan dingin. Wakil gubernur ini menganggap kontroversi itu sebagai hiburan semacam tari-tarian saja.

Meskipun undang-undang tegas melarang, namun Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menegpora) Andi Mallaranggeng justru mentoleransi pejabat publik yang menjadi pengurus KONI. Meski begitu diharapkan ke depan tidak terjadi lagi.

Wakil Gubernur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta jabatannya sebagai Ketua KONI Jatim tidak perlu diributkan. Alasannya, pejabat publik menjabat di KONI juga terjadi di daerah lain. Dan pejabat masuk KONI juga sudah terjadi sejak lama.

Wakil Gubernur (Wagub) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul tidak akan mundur sebagai Ketua KONI Jawa Timur. Alasannya siapapun bebas untuk menjadi pengurus. Bahkan dia mengaku mendapat lampu hijau dari MK.

Kabinet KONI Jatim yang dipimpin Wakil Gubernur Saifullah Yusuf melahirkan kontroversi. Para petinggi Muspida Jatim masuk struktur sebagai pelindung. Salah satunya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati)  M Farela. Tapi Farela mengaku tidak tahu.

Saifullah Yusuf bersedia memimpin KONI Jatim karena menganggap tidak ada ketentuan yang terlanggar. Apalagi menurutnya KONI Pusat akan mengajukan revisi undang-undang yang mengatur rangkap jabatan pejabat publik.

Kritikan pedas dialamatkan pada Walikota Batu Eddy Rumpoko. Walikota yang masih menjadi tersangka kasus dugaan ijazah palsu itu dituding anggota dewan telah menerobos aturan karena kembali menjadi Ketua KONI setempat.

Tudingan pelanggaran undang-undang karena rangkap jabatan membuat keder juga. Agus Maimun, anggota Fraksi PAN DPRD Jatim akan mengevaluasi keterlibatannya di kepengurusan KONI Jatim.

Rangkap jabatan Wagub Jatim Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Ketua KONI Jawa Timur menimbulkan polemik. "Saya minta untuk mundur saja. Kalau diteruskan berarti melanggar  perundangan," tegas Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap.