detikNews

Ini Pesan Busyro kepada Anies untuk Cegah Korupsi di DKI Jakarta

Anies Baswedan dan Busyro Muqoddas membahas beberapa hal di Yogyakarta. Salah satu yang digarisbawahi adalah soal pencegahan korupsi.

Rabu, 19 Jul 2017 17:23 WIB

detikNews

Perppu Ormas Bentuk Kehadiran Negara atas Masalah Bangsa?

Negara dan hukum harus hadir di era demokrasi dan kebebasan saat ini agar demokrasi tidak merusak kepentingan orang lain atau negara, dan membawa bencana.

Rabu, 19 Jul 2017 14:18 WIB

detikNews

Temui Fadli, HTI dan Sejumlah Ormas Minta DPR Tolak Perppu 2/2017

HTI dan beberapa ormas meminta DPR menolak Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas, yang baru diterbitkan pemerintah.

Selasa, 18 Jul 2017 14:52 WIB

detikNews

Novanto Tersangka, Baliho Jokowi Tetap Terpasang di Kantor Golkar

Baliho Jokowi yang bersebelahan dengan Novanto tetap terpasang di kantor DPP Golkar.

Selasa, 18 Jul 2017 09:52 WIB

detikNews

PP Muhammadiyah: Perppu Ormas Harus Diberlakukan secara Transparan

Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas harus diberlakukan dengan mekanisme yang jelas dan transparan.

Jumat, 14 Jul 2017 08:19 WIB

detikNews

Menag: Perppu Ormas Diterbitkan karena Keadaan Genting

Menag menyebut Perppu ini tak hanya ditujukan ke satu ormas saja. Semua ormas akan kena tindak jika memang terindikasi anti-Pancasila.

Kamis, 13 Jul 2017 16:10 WIB

detikNews

Soal Perppu 2/2017, Din Syamsudin: Sebaiknya Dahulukan Dialog

Polemik tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 menyeruak. Din Syamsuddin menilai pemerintah sebaiknya mendahulukan dialog sebelum membubarkan Ormas.

Kamis, 13 Jul 2017 00:33 WIB

detikFinance

CT: Harus Ada Peran Negara untuk Atasi Kesenjangan

Pengusaha nasional, Chairul Tanjung mengatakan negara harus berperan untuk mengatasi masalah kesenjangan antara si kaya dan miskin.

Rabu, 12 Jul 2017 17:51 WIB

detikNews

Perppu Ormas Diterbitkan, Buya Syafii: Kita Harus Berani Bertindak

Pemerintah menerbitkan Perppu tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif menyatakan setuju.

Rabu, 12 Jul 2017 14:58 WIB

detikNews

MA Dinilai Tak Cermat Adili Perkara Regulasi Holdingisasi

Putusan MA sulit diterima secara nalar hukum dan akan memperkokoh privatisasi BUMN dan menjadi pintu masuk swastanisasi BUMN-BUMN di Indonesia.

Senin, 10 Jul 2017 13:52 WIB