Pro kontra pemberian grasi bagi terpidana kasus narkoba mendapat perhatian serius pemerintah. Menko Polhukam Djoko Suyanto bahkan menjadikan materi itu sebagai agenda rapat menteri bidang polkam di kantornya.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini menggelar sidang perdana Peninjauan Kembali (PK) Gayus Tambunan. Sidang ditunda hingga Selasa, 23 Oktober 2012 mendatang karena jaksa belum menyiapkan dengan materi jawaban.

Terpidana kasus narkotika Deni Setia Maharwa menyambut gembira dirinya mendapat grasi dari Presiden SBY. Atas ampunan ini, Deni lolos dari hukuman mati dan dihukup penjara seumur hidup.

Alasan pemerintah memberikan grasi kepada Deni Setia Maharwa karena perannya yang 'hanya' sebagai kurir narkoba. Namun dampak pemberian grasi itu tentunya akan membuat para gembong narkoba menjadi semakin berani.

Ketua Fraksi PAN DPR, Tjatur Sapto Edy, mengkritik langkah Presiden SBY yang memberikan grasi kepada terpidana kasus narkoba, Deni Setia Maharwa. Ia meminta kejahatan narkoba tidak ditolerir. 

Deni Setia Maharwa, terpidana kasus narkoba yang menerima grasi dari hukuman mati menjadi penjara seumur hidup, ternyata bukan seorang gembong narkoba.

Pemberian grasi kepada gembong narkoba internasional oleh Presiden SBY menuai protes dari berbagai pihak. Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj mengaku sangat kecewa.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan grasi bagi gembong narkoba. Langkah hukum yang diambil presiden itu mengejutkan berbagai pihak.

Kejahatan narkoba di Indonesia dinilai sudah sangat luar biasa memprihatinkan. Bukan saja kondisinya darurat, bahkan Indonesia saat ini sudah pada tahap bencana narkoba.

Pemberian grasi bagi terpidana kasus narkoba dianggap berlebihan. Grasi yang diberikan Presiden SBY dinilai menyakitkan dari sisi perlindungan anak .