Pasca putusan MK soal pemilu serentak 2019, polemik muncul, apakah pemilu 2014 konstitusional atau tidak. Ada pakar hukum yang memandang pemilu 2014 tetap konstitusional tetapi ada yang berseberangan.

Putusan MK tentang pemilu serentak di 2019 menyisakan jejak tidak sedap. Bahkan disinyalir kuat ada aroma judicial corruption dalam putusan yang diketok oleh Ketua MK Mahfud MD pada 2013 silam itu.

"Pertanyaan mendasar yang harus dijelaskan MK, kenapa keputusan baru dibacakan sekarang? Padahal Maret 2013 sudah ada keputusan majelis panel hakim."

Putusan MK tentang pemilu 2019 dilakukan serentak digugat Partai Gerindra. Pengacara Partai Gerindra Habiburokhman mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan tersebut.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyindir protes Yusril Ihza Mahendra atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pemilu serentak pada tahun 2019. Yusril sebelumnya menyebut putusan MK blunder.

Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, menyambut baik keputusan pemilu serentak tahun 2019 yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut merupakan jawaban MK atas Uji Materi UU Pilpres.

Keputusan MK terkait uji materi UU Pilpres mengabulkan Pileg dan Pilpres serentak dilaksanakan pada 2019, bukan 2014. PKS berpandangan putusan itu aneh, karena seharusnya keputusan itu untuk Pemilu 2014.

Ternyata Mahfud MD dan Akil Mochtar yang mengadili putusan MK tentang pemilu serentak di 2019. Putusan ini telah diputus pada 26 Maret 2013. Mengapa baru dibacakan sekarang?

UU Pilpres sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Jika dikabulkan, maka kemungkinan akan ada perubahan jadwal Pemilu 2014.

Yusril Ihza Mahendra mengajukan uji materi UU Pilpres yang didalamnya memuat kemungkinan pileg dan pilpres digelar serentak. Di antara dukungan partai-partai kecil dan menengah terhadap gugatan itu, PKB berharap gugatan tersebut ditolak.