PTUN Jakarta mengabulkan gugatan 7 terpidana yang dirugikan dengan pengetatan remisi. Tidak terima dengan putusan itu, Kemenkum HAM pun mengajukan banding.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menegaskan, kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat tetap dilanjutkan, meski PTUN membatalkan SK Kemenkum HAM tentang pengetatan remisi. 

Yusril Ihza Mahendra merespons balik pernyataan Denny Indrayana, terkait dikabulkannya gugatan kliennya oleh PTUN Jakarta. Apa yang dilakukan Yusril untuk membela orang yang sedang dizalimi Denny.

Menteri Hukum dan HAM akan segera membebaskan tujuh terpidana kasus korupsi. Pembebasan ini berdasarkan putusan PTUN yang membatalkan SK pembatalan pembebasan bersyarat.

7 narapidana korupsi menggugat Surat Keputusan (SK) pengetatan remisi yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM. Gugatan tersebut nyatanya dimenangkan para penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Keputusan PTUN Jakarta yang menerima gugatan tujuh terpidana kasus korupsi telah membatalkan SK Kemenkum dan HAM tentang pengetatan remisi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie menyarankan pemerintah agar menerima putusan tersebut dengan legowo.

Putusan PTUN Jakarta yang membatalkan SK Pengetatan Remisi menunjukan pemerintah tidak profesional dalam memerintah. " Tidak profesional dan mempermainkan hukum," kata Akil Mochtar.

Kementerian Hukum dan HAM akan mematuhi keputusan (PTUN) Jakarta. Selain itu, Kemenkum HAM tetap semangat dan akan terus menyempurnakan peraturan yang pro pemberantasan korupsi itu.

Kemenkum HAM akan mematuhi keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang membatalkan pengetatan remisi koruptor. Ke depan, Kemenkum HAM akan menyempurnakan peraturan yang pro pemberantasan korupsi itu.

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menerima gugatan tujuh terpidana kasus korupsi terhadap pengetatan remisi yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM. Partai Golkar menyambut gembira.