Hingga saat ini aparat keamanan sangat menahan diri dalam menghadapi pengunjuk rasa. Upaya melakukan pembubaran bertujuan agar unjuk rasa tidak berubah menjadi aksi anarki yang berkepanjangan dan meluas, bukan merupakan tindakan represif.

Dewan Pers mengutuk keras atas peristiwa perampasan alat liputan oleh anggota kepolisian pada saat kerusuhan demonstrasi di beberapa daerah di Indonesia. Tindakan represif itu tidak dapat dibenarkan.

Palang Merah Indonesia (PMI) protes soal polisi yang mengambil 5 demonstran saat hendak dibawa ke rumah sakit. Ketika sudah masuk ke ambulans PMI, para demonstran yang terkena gas air mata tersebut sudah sewajibnya dibawa ke rumah sakit.

"Kita berharap barang-barang berbahaya yang dibawa supaya ditinggalkan. Tapi mereka reaktif dan melempari petugas dengan batu sehingga dibubarkan paksa," kata Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Pol Mohammad Taufik.

"Aparat kepolisian ketika menghadapi teman-teman wartawan, saya lihat berlebihan," kata Wakil Ketua DPR dari PDIP, Pramono Anung.

Polisi kerap melakukan tindakan represif saat mengamankan aksi demonstran. Seharusnya polisi juga bisa menjamin keamanan para demonstran saat menyampaikan aspirasinya.

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah meminta seluruh elemen masyarakat yang melakukan aksi penolakan kenaikan harga BBM tidak mudah terprovokasi melakukan kekerasan. Sehingga semangat awal demonstrasi tidak pudar karena tindakan anarki.

GMNI berencana mengadukan insiden bentrok dengan polisi di halaman Gedung Sate ke Komnas HAM. Sikap dilakukan polisi dinilai represif dan sebagai bentuk kekerasan.

Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menggelar dialog dengan seluruh BEM. Dalam dialog tersebut, mahasiswa diimbau tidak melakukan tindakan anarkis dalam aksi demonstrasi akbar yang akan digelar esok hari, Senin (26/3/2012).

Pertemuan dengan forum rektor bukan bagian dari tindakan represif ke dunia pendidikan atas maraknya demo mahasiswa menolak kenaikan BBM. Pemerintah menawarkan dialog akademis pada mahasiswa.