detikNews

Yusril: Perlu Revisi UU Pilkada, Syarat 20% Kursi DPRD Tak Perlu Ada

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menilai UU Pilkada perlu direvisi.

Kamis, 06 Agu 2015 10:58 WIB

detikNews

Selama 11 Tahun, Ada 56 Kepala Daerah yang Terjerat Kasus Korupsi di KPK

Kampanye dengan mengobral banyak janji, termasuk janji bebas korupsi pun akan segera marak di hampir seluruh penjuru negeri.

Kamis, 06 Agu 2015 07:04 WIB

detikNews

Jimly: Pendaftaran Pilkada Diperpanjang, Tunggu Pengumuman KPU

Ketua DKPP Jimly Assiddiqie menilai bahwa perpanjangan waktu untuk mamfasilitasi calon potensial mendaftar.

Rabu, 05 Agu 2015 15:55 WIB

detikNews

Ironi Sabotase Pilkada, Skenario Mematikan Calon Potensial

Ironi di sebuah negara demokrasi, saat sabotase pilkada dipakai untuk mengganjal calon potensial.

Rabu, 05 Agu 2015 11:25 WIB

detikNews

Ketua MPR: Pilkada Tanggung Jawab Parpol, Kok Dilimpahkan ke Presiden?

Ketua MPR Zulkifli Hasan tidak setuju jika Presiden Jokowi harus mengeluarkan Perppu untuk muluskan Pilkada serentak.

Rabu, 05 Agu 2015 10:53 WIB

detikNews

Presiden Belum Ambil Keputusan, KPU: Tak Tepat Kami Warning Pemerintah

"Tidak tepat jika KPU me-warning pemerintah," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Selasa, 04 Agu 2015 19:20 WIB

detikNews

Ketum PAN Tak Setuju Presiden Terbitkan Perppu Calon Tunggal Pilkada

Presiden Joko Widodo disarankan menerbitkan Perppu terkait calon tunggal agar Pilkada di 7 daerah tidak ditunda ke 2017.

Selasa, 04 Agu 2015 18:04 WIB

detikNews

Perludem: Menunda Pilkada Tak Menyelesaikan Masalah!

Penundaan Pilkada ke 2017 untuk daerah dengan calon tunggal dinilai tidak akan menyelesaikan masalah.

Selasa, 04 Agu 2015 15:54 WIB

detikNews

Soal Satu Pasangan di Pilkada, Mendagri Sindir Parpol yang Tak Siap Kalah

Mendagri Tjahjo Kumolo bereaksi keras soal tujuh daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon sehingga terancam tak bisa menggelar pilkada tahun ini. 

Selasa, 04 Agu 2015 13:35 WIB

detikNews

Ini Penjelasan KPU Soal Perubahan Mendadak PKPU

Menimbang PKPU No 9/2015 yang dianggap belum lengkap, maka KPU langsung membuat peraturan berikutnya.

Selasa, 04 Agu 2015 13:11 WIB