WNI di Singapura sangat antusias ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan legislatif di KBRI Singapura. KBRI Singapura mengklaim jalanya Pemilu berjalan aman tanpa ditemukan kecurangan dan penyalahgunaan surat suara.

Menjelang pemilu, gerakan-gerakan politis perlu diwaspadai. Khususnya gerakan kepala desa dan lurah pada pemilih khusus.

Bawaslu mendapati tingkat partisipasi memilih di Hong Kong pada Minggu (30/3) lalu, hanya sepertiga dari jumlah DPT. Temuan itu ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan menyurati KPU.

Pemungutan suara pemilu legislatif bagi warga negara Indonesia di luar negeri sudah dimulai lebih awal dibanding dalam negeri. Sebanyak 8 perwakilan telah menggelar pemungutan suara, sementara 122 perwakilan sisanya akan digelar pada 3-6 April.

Pelaksanaan pemilu legislatif tinggal menghitung hari lagi. Berbagai pihak berharap pemilu bisa berjalan dengan demokratis tanpa adanya kecurangan yang mampu merusak demokrasi dan stabilitas di Indonesia.

Migrant Care melakukan pemantauan proses pemungutan suara di Hongkong yang berlangsung lebih dulu dibandingkan di Indonesia. Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, mengatakan buruh migran di Hongkong antusias mengikuti pemilu.

Fenomena gerakan pemilu di Indonesia saat ini muncul dengan berbagai gerakan pro demokrasi yang mengambang. Bicara demokrasi banyak lapisan masyarakat yang bingung, bahwa demokrasi disalahgunakan sehingga terjadi paradigma demokrasi tidak mencerminkan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, karena sudah hilang rohnya.

KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 185,8 juta pemilih untuk terakhir kalinya. Namun dalam DPT itu ada 202 ribu nama yang tak lagi memenuhi syarat. KPU menunggu rekomendasi Bawaslu untuk mencoret data itu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat koordinasi dan penyerahan berita acara rekapitulasi perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT), bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partai politik (Parpol) peserta pemilu,

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan DPT Pileg ini akan otomatis ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilpres.