Djufri Taufik mengaku jadi anggota tim advokasi untuk M Nazaruddin setelah tidak lagi menjadi kuasa hukum Mindo Rosa Manulang. Namun salah satu kuasa hukum Nazaruddin, Junimart Girsang, mengaku tidak mengetahui perihal adanya tambahan anggota tim pengacara.

Ketua Komisi III DPR meminta semua anggota Komisi III DPR mengembalikan kartu akses Kemenkum HAM. Bagi Benny, kartu itu rawan disalahgunakan.

"Dengan menerapkan UU TPPU, maka mereka yang menikmati aliran dana hasil kejahatan itu akan terjerat juga, baik sebagai pelaku pasif maupun sebagai fasilitator," kata Wakil Ketua PPATK Agus Santoso.

Ketua Divisi Kominfo PD Ruhut Sitompul meminta maaf kepada Menkum HAM atas perilaku M Nasir yang menjenguk Nazaruddin tengah malam. Bagi Ruhut, Nasir melanggar etika.

Belum juga tuntas proses hukum kasus suap proyek Wisma Atlet, M Nazaruddin sudah dijerat kasus pencucian uang dalam pembelian saham Garuda Indonesia. Mantan bendahara umum DPP PD ini pasrah dijadikan tersangka untuk kasus lain.

M Nasir percaya diri. Dia yakin dirinya tidak akan diotak-atik dari Partai Demokrat (PD). Nasir yakin dirinya jauh dari pemecatan walau diserang isu pertemuan tengah malam dengan Nazaruddin di Cipinang.

Kartu akses khusus yang dikeluarkan Patrialis Akbar semasa menjabat sebagai Menkum HAM bagi anggota Komisi III DPR, akhirnya dicabut. Patrialis mendukung sepenuhnya kebijakan Menkum HAM Amir Syamsuddin tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan terobosan dengan menggunakan pasal pencucian uang untuk menjerat M Nazaruddin. Ini kali pertama KPK menggunakan pasal pencucian uang sejak UU-nya diberlakukan pada 22 Oktober 2010 silam.

M Nasir, tetap merasa tidak bersalah dengan mengunjungi Nazaruddin di tahanan di luar jam besuk. Nasir merasa sudah menjadi haknya untuk menemui adiknya Nazaruddin.

Modus M Nazaruddin dalam membeli saham PT Garuda Indonesia senilai Rp 300,8 milliar terkuak. Nazaruddin membeli saham itu guna menyembunyikan uang panas wisma atlet.