Ditjen Pemasyarakatan menggelar jumpa pers terkait informasi adanya aksi penamparan yang dilakukan Wamenkum HAM, Denny Indrayana, terhadap petugas Kalapas Pekanbaru. Ditjen menyebut ada saksi yang melihat aksi penamparan yang dilakukan Denny.

Denny Indrayana disebut menampar salah seorang petugas Lapas Pekanbaru. Menkum HAM Amir Syamsuddin ragu akan hal itu. Namun dia akan tetap membentuk tim pencari fakta (TPF).

Surat Keputusan (SK) Menkum HAM tentang pengetatan remisi bersyarat bagi narapidana koruptor digugat oleh 7 napi dan dimenangkan PTUN. Menkum HAM melakukan banding. Hal ini bukti nyata perlawanan balik oleh para koruptor.

KY akan mengkaji putusan PTUN terkait dibatalkannya SK Pengetatan Remisi. Hal ini menyikapi laporan koalisi masyarakat yang menilai ketiga hakim melanggar kode etik.

Koalisi LSM melaporkan 3 hakim PTUN Jakarta yang memutus pembatalan SK Pengetatan Remisi. Ketiga hakim tersebut yaitu Bambang Heryanto, Tedi Romyadi dan Husban

Langkah Wamenkum HAM Denny Indrayana mengeluarkan kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi dituding sebagai langkah amatiran. Denny justru menyatakan tudingan itu sebagai resiko pertarungan.

Meski Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menerima gugatan tujuh terpidana kasus korupsi terkait pengetatan remisi, Kementerian Hukum dan HAM tetap mengajukan upaya banding.

Menkum HAM, Amir Syamsuddin menerima putusan PTUN Jakarta membebaskan 7 terpidana korupsi yang sudah dapat pembebasan bersyarat. Namun untuk pengetatan remisi, Amir tetap memperjuangkannya dengan upaya banding.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah membatalkan Surat Keputusan (SK) Pengetatan Remisi. Hasilnya 6 dari 7 napi yang mengajukan gugatan pada Kamis (8/3) dibebaskan bersyarat.

Keputusan pengetatan remisi Kementerian Hukum dan HAM. Oleh sebagian kalangan hakim PTUN dinilai tidak memiliki semangat antikorupsi.