detiksearch

UU Parpol: Mempertahankan Posisi, Mengabaikan Konstitusi

Undang-undang partai politik yang baru mempersulit pendirian partai politik dan membiarkan pengelolaan dana gelap. Melalui DPR dan pemerintah, sembilan partai politik berkeras mempertahankan kekuasaan.

Senin, 20 Des 2010 14:11 WIB

detikNews

PPATK & KPK Diminta Segera Pasang Early Warning System untuk Parpol

Sumbangan perusahaan ke partai politik diperkirakan akan mengalir ke parpol jauh hari sebelum penyelenggaraan Pemilu 2014. PPATK dan KPK diminta untuk memberikan peringatan dini kepada parpol supaya tidak terjadi penyelewengan.

Minggu, 19 Des 2010 10:52 WIB

detikNews

Sudah Ada Pengadilan Umum, Mahkamah Parpol Dinilai Tak Perlu

UU Parpol hasil revisi UU No 2 Tahun 2008 memuat adanya Mahkamah Partai Politik untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan parpol. Keberadaan mahkamah tersebut dinilai tidak perlu karena telah ada pengadilan umum yang bisa memutus sengketa kepengurusan parpol.

Minggu, 19 Des 2010 04:04 WIB

detikNews

Partai Demokrat Tawarkan Parliamentary Threshold 4%

Wacana peningkatan parliamentary thresholddalam Pemilu Legislatif 2014 beberapa kali mencuat. Partai Demokrat pun menawarkan agar PT dinaikkan dari 2,5% menjadi 4%.

Jumat, 17 Des 2010 12:14 WIB

detikNews

Demokrat Makin Kuat Jika Gubernur Dipilih DPRD

Pemerintah mengajukan pilihan agar semua gubernur dipilih oleh DPRD dalam revisi RUU Pemilukada. Jika hal ini disetujui DPR, Partai Demokrat akan menjadi partai terbanyak yang memiliki kader gubernur dan terus menguat menuju pemilu 2014.

Senin, 13 Des 2010 12:28 WIB

detikNews

Golkar: Parpol Harus Punya Sumber Dana Besar

Partai Golkar mengusulkan dalam pembahasan UU Parpol diikutkan prasyarat agar parpol yang ikut pemilu memiliki sumber dana yang memadai. Golkar berharap sumbangan dari pengusaha untuk parpol boleh diperbanyak.

Rabu, 01 Des 2010 09:05 WIB

detikNews

FPPP: Eks Parpol Masuk KPU Tidak Akan Pengaruhi Independensi

Independensi KPU ke depannya dipertanyakan karena Komisi II DPR sepakat membuka peluang mantan anggota parpol masuk ke KPU. Namun menurut FPPP, berdasar pengalaman, hal itu tidak akan mempengaruhi independensi.

Jumat, 26 Nov 2010 11:40 WIB

detikNews

Eks Parpol Masuk KPU, DPR Dinilai Rampok Independensi Penyelenggara Pemilu

Rapat internal Komisi II DPR kemarin membahas revisi UU Penyelenggara Pemilu. Salah satu kesepakatanya, membuka peluang mantan anggota parpol masuk KPU. Komisi II DPR dinilai merampok independensi penyelenggara pemilu.

Kamis, 25 Nov 2010 17:44 WIB

detikNews

Walk Out di Rapat UU Pemilu, Demokrat Nilai Tak Pengaruhi Koalisi

Anggota FPD di Komisi II DPR walk out dari rapat tentang draf revisi UU Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu. Namun hal itu dibantah sebagai indikasi perpecahan koalisi.

Kamis, 25 Nov 2010 14:51 WIB

detikNews

DPR Didesak Selesaikan Revisi UU Pelaksana Pemilu

DPR didesak segera menyelesaikan pembahasan revisi UU Pelaksana Pemilu. Diharapkan anggota KPU yang baru dapat segera bertugas dan mulai merancangpemilu 2014 yang transparan dan jurdil.

Jumat, 19 Nov 2010 19:00 WIB

Filter

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews

detikNews