Kategori Berita
Daerah
Layanan
detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...

Filter

Urut berdasarkan
Tipe artikel
Kastorius: Tuduhan Gayus Lumbuun Tidak Berdasar

detikNews

Kastorius: Tuduhan Gayus Lumbuun Tidak Berdasar

Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun memprotes jabatan rangkap Kastorius Sinaga. Kastorius yang menjabat sebagai Penasehat Kapolri dinilai tidak etis merangkap sebagai pengurus partai politik.
Senin, 24 Jan 2011 20:47 WIB
Apa yang Sudah ICMI Perbuat

detikNews

Apa yang Sudah ICMI Perbuat

ICMI lahir sebagai upaya Soeharto mencari dukungan kalangan umat Islam ketika ada kabar mulai tidak mesranya Soeharto dan ABRI. Soeharto mengangkat banyak menteri dari pengurus ICMI. Saat itu ICMI diplesetkan ikatan calon menteri Indonesia.
Selasa, 21 Des 2010 08:57 WIB
Dada: Tak Ada Aturan Pejabat Tak Boleh Jadi Pengurus KONI

detikNews

Dada: Tak Ada Aturan Pejabat Tak Boleh Jadi Pengurus KONI

Wali Kota Bandung Dada Rosada menyatakan tak ada aturan yang melarang pejabat Pemkot rangkap jabatan jadi pengurus KONI. Menurutnya jika aturan itu ada, ia mengaku siap memerintahkan para pejabat itu mundur dari KONI.
Rabu, 01 Des 2010 14:57 WIB
Pejabat Rangkap Jabatan Bisa Gagalkan Manajemen Pemerintahan

detikNews

Pejabat Rangkap Jabatan Bisa Gagalkan Manajemen Pemerintahan

Pakar Hukum dan Politik Unpar Asep Warlan menyatakan rangkap jabatan seperti yang diperlihatkan pejabat pemkot Bandung yang menjadi pengurus KONI, akan mengakibatkan kegagalan manajemen baik di pemerintahan maupun di KONI.
Jumat, 26 Nov 2010 10:31 WIB
Pejabat Publik Merangkap Ketua KONI Dinilai Serakah

Pejabat Publik Merangkap Ketua KONI Dinilai Serakah

Tak sedikit kepala daerah dan wakilnya yang menempati kursi empuk ketua KONI walau undang-undang melarangnya. Pejabat publik yang ngotot duduk manis di KONI dinilai sebagai pejabat yang kemaruk alias serakah.
Sabtu, 30 Okt 2010 18:03 WIB
KONI Akan Ajukan Amandemen UU SKN Bukti Adanya Pelanggaran

'KONI Akan Ajukan Amandemen UU SKN Bukti Adanya Pelanggaran'

UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) yang mengatur pejabat publik dilarang menjadi pengurus KONI tak lagi perlu penafsiran. Politisi DPRD Jatim Nur Muhyidin menilai rencana amandemen UU itu membuktikan adanya pelanggaran.
Jumat, 29 Okt 2010 19:14 WIB