HKTI meminta dilakukan lelang ulang atas 56 ribu ton gula ilegal yang sudah dilelang pada 4 Januari lalu. Pasalnya, lelang tersebut dinilai kurang transparan.

Petani dan produsen gula diminta tidak merisaukan izin impor gula yang dikeluarkan pemerintah. Kebijakan itu dijamin tidak akan merusak harga atau produksi gula dalam negeri.

Mabes Polri akan memanggil sejumlah saksi untuk melengkapi berkas tersangka Nurdin Halid terkait korupsi 73.520 ton gula ilegal.

Pemerintah diimbau membuat kebijakan baku yang mengatur peningkatkan produktivitas petani gula. Pasalnya produksi tebu Indonesia saat ini terus mengalami penurunan sehingga angka impor gula terus meningkat.

Ketua HKTI Siswono Yudohusodo menilai lelang merupakan solusi terbaik bagi penanganan 73.000 ton gula impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Namun dilakukan usai musim giling.

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menuding Nurdin Halid mastermind di balik kasus impor gula ilegal.

Setelah seminggu berpikir, akhirnya pemerintah condong melelang gula impor ilegal 73 ribu ton yang menghebohkan itu. Bagaimana bentuknya, masih dipikirkan.

Menperindag Rini MS Soewandi membantah SK 643/MPP/Kep/9/2002 tentang Tata Niaga Gula tidak memberikan manfaat positif bagi petani. SK itu justru membantu petani karena adanya kewajiban bagi IT untuk membeli gula dari petani.

PTPN X mulai saat ini memutuskan untuk tidak akan bekerjasama dengan Inkud karena lembaga itu dinilai telah melanggar kesepakatan antara kedua pihak

Pemerintah belum memutuskan gula ilegal dijadikan stok nasional. Namun jika menjadi stok nasional, gula tersebut akan difokuskan untuk luar Jawa.