Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ganjar Pranowo menyatakan RUU Keistimewaan DIY sampai saat ini belum disampaikan oleh pemerintah ke DPR. Ia memperkirakan RUU baru sampai setelah DPR menjalani masa reses Januari mendatang.

Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta siap memberikan usul dan pandangan baik kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X maupun Presiden SBY mengenai masalah Rancangan Undang Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi tak pernah menyepakati terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta. PKS meminta PD tak terus meminta koalisi mengikuti sikap pemerintah terkait keistimewaan Yogyakarta.

Kalaupun DPR menyetujui gubernur-wakil gubernur DIY dipilih oleh DPRD, rakyat Yogya masih bisa menuntut pembatalan UU tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK).

Puluhan ribu warga Yogykarta kemarin menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi DIY. Mereka menegaskan sikap mendukung penetapan sultan sebagai gubernur. Pihak Keraton mengklaim hal itu dilakukan warga secara sukarela.

Sikap masyarakat Yogyakarta yang menolak usulan pemerintah tentang tata cara pengangkatan gubernur jangan dianggap sepele. Mendagri Gamawan Fauzi selaku penyusun draf RUUK DIY harus mendengar seruan itu.

Aksi ribuan masyarakat Yogyakarta terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta dinilai sebagai bentuk kekecewaan yang kurang tepat. Sebab, informasi tentang RUUK DIY belum tersampaikan secara utuh.

"Justru sikap FPD DPRD DIY memperlihatkan konsistensi PD memperjuangkan RUUK DIY melalui cara yang benar, cara konstitusional," tegas Andi Mallarangeng selaku anggota Dewan Pembina PD.

Fraksi Partai Demokrat di DPRD DIY walk out sebelum pemungutan suara tentang tata cara pengangkatan kepala daerah. Menurut Plt Ketua DPD Demokrat DIY, Angelina Sondakh, sikap tersebut diambil karena pihaknya masih bingung dalam menentukan sikap.

"‎​Bola di tangan SBY yang sekarang dianggap bersalah. Satu langkah 'rendah hati' SBY, akan menyelesaikan masalah," saran Yunarto Wijaya, pengamat komunikasi politik dari Charta Politica.