Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mengecam pengambilalihan FPG DPR pada Senin lalu. Golkar kubu Agung Laksono mengingatkan agar KMP tak ikut campur urusan internal partai beringin.

Fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menyatakan sikap atas insiden penggerudukan ruang Fraksi Golkar oleh Yorrys Raweyai cs pada Senin (30/3) lalu. Mereka sama-sama mengutuk aksi pengrusakan ruang fraksi.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa pimpinan DPR masih ada pertimbangan sebelum membacakan surat perombakan pimpinan Fraksi Golkar yang dikirimkan kubu Agung Laksono. 

Hasil kerja tim angket DPRD DKI belum juga disahkan, namun sudah muncul wacana hak menyatakan pendapat yang berpotensi memakzulkan Ahok. Dibutuhkan 53 orang untuk menggolkan misi itu.

Fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) menggelar rapat di ruang pimpinan Fraksi Golkar dipimpin koordinator pelaksana KMP Idrus Marham. Usai rapat, mereka menyerahkan surat pernyataan Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi ke pimpinan DPR.

Mahkamah Partai Politik DPP Partai Gerindra dalam waktu dekat ini akan segera menggelar persidangan terhadap dugaan pelanggaran etik oleh kader Gerindra berinisial MD. Dia merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi aktif saat ini.

Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Aboebakar Alhabsy mengkritik Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait pengakuan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol. DPR menurutnya tak boleh diam, harus mengambil langkah politik terkait tindakan Menkum.

Digulirkannya usulan hak angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly oleh sejumlah parpol Koalisi Merah Putih menjadi bahasan dalam pertemuan Ketum Golkar Agung Laksono dan Ketum PPP Romahurmuziy (Romi). Keduanya menegaskan menolak hak angket.

Koalisi Merah Putih minus PAN menyatakan pernyataan bersama mengusung angket terhadap Menkum HAM Yasonna Laoly. Pernyataan deklrasi angket itu diberi judul 'Melawan Begal Demokrasi Laoly'.

Keputusan Mahkamah Partai Golkar terkait kepengurusan yang sah ditafsirkan berbeda dari 2 kubu. Di mana kubu Agung Laksono menyatakan bahwa kepengurusannya lah yang dinyatakan sah oleh mahkamah partai, sementara kubu Aburizal Bakrie menganggap keputusan draw atau berimbang.