Seluruh rumah tangga sasaran BLT saat ini telah tercatat dan datanya ada di kantor pos setempat. Pemerintah yakin tidak ada keluarga miskin yang berhak menerima BLT, terlewatkan dalam daftar itu.

Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM banyak mendapat penolakan dari daerah. Penyebabnya, mereka takut penyaluran BLT akan menimbulkan kekisruhan.

Selalu menjadi bulan-bulanan amukan warga karena bantuan langsung tunai (BLT), 403 kepala desa (Kades) di Kabupaten Garut memutuskan untuk menolak pengucuran BLT.

Pemberian BLT bagi sejumlah keluarga miskin (Gakin) di Pacitan, diperkirakan bakal menuai masalah. Pasalnya, data tahun 2005 yang digunakan dinilai sudah tidak relevan lagi.

Rencana pemerintah untuk menggulirkan kembali program BLT sebagai konpensasi kenaikan harga BBM, mendapat reaksi dari sejumlah pihak termasuk para kades di Cirebon, Jawa Barat.

Rencana pemberian BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM tidak direspon masyarakat. Terbukti, puluhan desa di Kabupaten Blitar sepakat menolak program itu.

BPS belum melakukan pemutakhiran atau update data penerima BLT di 5.300 kecamatan. Total ada 6.300 kecamatan yang masuk di data BPS. BPS baru mengupdate data di 1.000 kecamatan.

Pemerintah kembali menggulirkan pemberian dana kepada rakyat kecil melalui BLT plus. BLT lantas dinilai hanya upaya mengelus hati rakyat.

Pemerintah akan menyalurkan lagi BLT bagi warga miskin sebagai kompensasi kenaikan harga BBM . Namun para calon penerimanya justru berharap kenaikan harga BBM itu tak dilakukan.

Rencana pemerintah menaikkan BBM dalam beberapa hari lagi, membuat BPS agak kewalahan untuk mendata jumlah orang miskin yang mendapat bantuan langsung tunai (BLT). Keterbatasan waktu itulah yang membuat BPS menggunakan data BLT lama.