Mantan Menteri BUMN era Presiden Megawati, Laksamana Sukardi diminta keterangan selama 8 jam terkait penyelidikan kasus penerbitan SKL BLBI.

Beberapa hari ini, KPK giat meminta keterangan beberapa orang yang diduga tahu soal penerbitan SKL itu, bahkan pada Jumat (5/12), KPK telah mencegah pihak swasta tekait kasus ini.

Tanda-tanda akan dinaikkannya status kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) semakin menguat. Hari ini, seorang pihak swasta dicegah terkait penyelidikan kasus ini.

Grup perusahaan Bakrie diminta untuk segera menuntaskan kewajibannya membayar ganti rugi pada warga korban lumpur lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Elite Partai Golkar yang juga loyalis Ical pun memberikan tanggapan pembelaan.

KPK melanjutkan penyelidikan kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI yang dikeluarkan di era Presiden Megawati. Penyelidik KPK kali ini meminta keterangan kepada eks Menko Perekonomian era Megawati Dorodjatun Kuntjoro Jakti‎.

Pengangkatan M Prasetyo sebagai Jaksa Agung menuai kritik dari publik. Prasetyo diberi waktu 6 bulan untuk membuktikan kinerjanya.

Sejak berdiri hingga kini ada tiga Jaksa Agung yang berlatar belakang partai politik. Selain Prasetyo sebelumnya ada mendiang Baharuddin Lopa, dan Marzuki Darusman.

Berbagai kebijakan yang tidak tepat di masa lalu harus ditanggung akibatnya oleh generasi saat ini. Salah satunya adalah bunga utang yang harus dibayar Rp 125 triliun/tahun.

Menteri BUMN Rini Soemarno menepis semua tudingan miring yang kerap dikait-kaitkan padanya. Sejumlah pihak memang kerap menyoal soal rekam jejak Rini. Tapi sang menteri menegaskan dirinya clear. 

Menteri Negara BUMN Rini Soemarno menjawab tudingan soal keterlibatannya dalam kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Mantan ketua Tim Transisi Jokowi-JK ini pun balik menantang agar publik membuktikan tuduhan itu.