Gubernur Jabar Dedi Mulyadi klarifikasi tunggakan pajak mobil mewahnya. Ia menyatakan mobil tersebut bukan atas namanya dan proses mutasi masih berlangsung.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendukung Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk menertibkan premanisme di wilayah Jabar. Ia menyebut langkah itu sudah tepat.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi disorot karena tunggakan pajak mobil mewah. Kritikan muncul, mendorong introspeksi dan kepatuhan pajak dari pejabat publik.