Munas IX Golkar di Bali telah membuat sejumlah keputusan. Di antaranya soal Perpu Pilkada, yang diputuskan ditolak. Bagaimana perjanjian dengan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono?

MK menggelar sidang perdana UU Pilkada yang menyatakan Pilkada via DPRD. Majelis hakim memberikan pilihan kepada para penggugat apakah ingin mencabut gugatan tersebut atau tidak.

Sekitar 300-an orang yang menamakan dirinya Laskar Dewa Ruci menggeruduk Gedung MK. Mereka meminta MK untuk membatalkan UU Pilkada No 22/2014 yang menyatakan pilkada tidak langsung.

KSPI yang mewakili buruh menggugat UU Pilkada yang mengatur pilkada via DPRD. Gugatan ini dilakukan karena para buruh tidak yakin Perpu Pilkada Langsung yang dikeluarkan SBY akan bertahan lama.

Perpu Pilkada mengatur tentang hal-hal sebelum pelaksanaan 'pesta rakyat di daerah'. Pejabat incumbent, dilarang untuk mengganti bawahannya di enam bulan terakhir masa kerjanya.

Kampanye dengan cara melakukan konvoi atau pawai di jalan sudah jamak terjadi. Namun kegiatan semacam itu tidak akan lagi bisa dilakukan, jika Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pilkada disetujui oleh DPR.

Presiden SBY menerbitkan Perpu Pilkada yang menghapus sistem pilkada via DPRD. Lalu bagaimana dengan nasib gugatan warga yang melakukan uji materi UU Pilkada via DPRD di MK?

Beberapa kalangan warga Indonesia di Australia sudah dan akan melakukan berbagai kegiatan sebagai bentuk penentangan terhadap keputusan DPR Indonesia baru-baru ini yang mengesahkan UU Pilkada.

Presiden SBY menerbitkan Perpu tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Perpu ini membatalkan UU No 22/2014 tentang Pilkada lewat DPRD. Lantas bagaimana kelanjutan gugatan warga di MK terkait UU Pilkada lewat DPRD?

Mahasiswa dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) menggalang penolakan UU Pilkada yang sudah disahkan melalui DPR RI.