PDIP mewacanakan penghapusan Badan Anggaran (Banggar) DPR karena diduga banyak praktik percaloan atau mafia anggaran. Namun dibubarkan atau tidak, masalah utama Banggar adalah tidak adanya koordinasi antar Komisi dan kontrol dari rakyat ketika menyusun anggaran.

FPDIP mengusulkan agar Badan Angaran DPR dihapus. Namun pernyataan berbeda datang dari PKS. Menurut Wasekjen PKS, Mahfudz Siddiq, korupsi anggaran justru terjadi di lembaga eksekutif, bukan legislatif.

Pemerintah mengaku memiliki dana menganggur sekitar Rp 200 triliun yang belum terserap oleh kementerian/lembaga (K/L).

Kejagung diminta menyeriusi dugaan kasus korupsi APBD Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung senilai Rp 4 miliar. Sebab, kasus tersebut telah menggantung sejak 6 tahun lalu.

Dana Moneter Internasional (IMF) meminta Italia agar memastikan "pelaksanaan tegas" pemotongan belanja untuk mengurangi utang negara itu.

Anggota Banggar DPR, Wa Ode Nurhayati diperiksa BK DPR. Menurut Wa Ode, pemeriksaan tersebut hanya untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menyebut 'penjahat anggaran'. 

Tambahan angaran senilai Rp 2.662.810.880.000 memang belum diajukan secara resmi oleh Menpora. Kementerian Pemuda dan Olahraga RI mengajukan usulan anggaran RAPBN-P Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp 2.662.810.880.000. Angka ini dialokasikan untuk SEA Games senilai Rp 2.533.391.046.000, untuk ASEAN Para Games tahun 2011 senilai Rp 56.087.159.000 dan untuk Unit Kerja Kedeputian senilai Rp 73.332.675.000."Kami mohon bantuan dan dukungan Komisi X DPR RI agar dapat dibahas dan disetujui dalam Rapat Panitia Anggaran DPR RI," harap Menpora Andi A Malarangeng dalam Rapat Kerja membahas RKA-KL Perubahan APBN TA 2011, Rabu (6/7).Dalam Nota Keuangan RAPBN-P TA 2011, Pemerintah mengajukan usulan anggaran RAPBN-P TA 2011 di Kementerian Pemuda dan Olahraga RI untuk SEA Games dan ASEAN Para Games 2011 sejumlah Rp 999,3 ; miliar. Sehingga ada selisih sejumlah Rp 1.663 triliun.Tambahan angaran senilai Rp 2.662.810.880.000 memang belum diajukan secara resmi oleh Menpora. Oleh karena itu Komisi X meminta Menpora untuk mengajukan perbaikan usulan anggaran RAPBN-P TA 2011 secara resmi kepada Komisi X sebelum tanggal 10 Juli 2011. Pengajuan ini dilengkapi dengan final kebutuhan anggaran SEA Games dan ASEAN Para Games 2011.Selanjutnya Komisi X dan Menpora juga sepakat bahwa usulan anggaran APBN-P TA 2011 di Kementerian Pemuda dan Olahraga RI akan dibahas lebih lanjut dalam RDP dengan para Eselon I pada 10 Juli mendatang. Hasilnya akan menjadi bahan usulan Komisi X dalam pembahasan RAPBN-P TA 2011 di Badan Anggaran.

DPD bersikeras pembangunan gedung baru yang akan menghabiskan dana Rp 823 miliar tidak bisa dibatalkan. Alasannya sudah merupakan amanat UU.

Mantan Walikota Pematang Siantar, Robert Edison Siahaan (RES), ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Robert digiring ke Rutan Cipinang.

Di tengah kritik publik, DPR tak juga mengurungkan niatnya membangun gedung baru DPR. Dewan memaksakan membangun gedung yang bisa disamakan dengan wabah ulat bulu yang membuat rakyat kian sengsara.