Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse berharap revisi UU Pemilu dibahas mulai 2026. Ia menekankan pentingnya kodifikasi bersama UU Pilkada dan Partai Politik.
Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, ungkap penolakan RUU Provinsi Bali oleh pemerintah dan DPR karena faktor keuangan. Kini, UU tersebut telah disahkan.
Koalisi sipil menilai reformasi lembaga hukum dan militer dilakukan bukan dengan menambah kewenangan, tetapi dengan memperkuat lembaga pengawas independen.