detikNews

Pakar: RUU Perampasan Aset Baiknya Tak Atur Illicit Enrichment

Pakar hukum Said Bakhri usulkan agar illicit enrichment tak dimasukkan dalam RUU Perampasan Aset. Ia menekankan pentingnya konstruksi hukum yang tepat.

Selasa, 29 Sep 2026 08:25 WIB

detikNews

Kortas Tipikor Polri Dukung RUU Perampasan Aset Disahkan DPR

Kortas Tipikor Polri mendukung RUU Perampasan Aset untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara dan memberikan efek jera bagi koruptor.

Rabu, 09 Sep 2026 16:30 WIB

detikNews

Pemerintah Tindaklanjuti RUU Satu Data Indonesia, Jadikan Data Terpadu

Pemerintah menandatangani DIM RUU Satu Data Indonesia untuk memastikan data warga terlayani dan terlindungi. Fokus pada integrasi dan keamanan data pribadi.

Selasa, 08 Sep 2026 21:43 WIB

detikEdu

FSGI: Kasus Kekerasan di Sekolah Meningkat, Pelaku Guru-Pimpinan Pondok Pesantren

FSGI soroti meningkatnya kasus kekerasan pada anak di satuan pendidikan di triwulan II tahun 2026. Begini datanya.

Selasa, 14 Jul 2026 20:15 WIB

detikNews

Rapat Paripurna Sepakati RUU Penyiaran Jadi Usul Inisiatif DPR

DPR RI menggelar rapat paripurna dan menyepakati RUU Penyiaran sebagai usul inisiatif. Rapat dipimpin Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad.

Selasa, 08 Sep 2026 10:57 WIB

detikNews

Video: Pesan Advokat untuk DPR Terkait RUU Perampasan Aset

PERADI Profesional menyampaikan sudut pandangnya terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam rapat bersama Komisi III, Senin (7/9).

Selasa, 08 Sep 2026 06:18 WIB

detikNews

Legislator Diskusikan Urgensi RUU Penangkal Spionase, Ini yang Dibahas

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mendukung RUU Penanggulangan Spionase untuk memperkuat tindakan BIN terhadap spionase asing yang merugikan negara.

Kamis, 03 Sep 2026 12:58 WIB

detikNews

BNPP Tekankan Pentingnya Pengelolaan PPKT dalam RUU Daerah Kepulauan

BNPP menekankan pentingnya pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar untuk keamanan, kedaulatan, dan kesejahteraan masyarakat dalam RDP dengan DPR RI.

Rabu, 02 Sep 2026 16:14 WIB

detikFinance

Buruh Minta RUU Ketenagakerjaan Dikaji Lagi, Soroti Aturan Outsourcing

Buruh minta pemerintah dan DPR kaji ulang RUU Ketenagakerjaan. Mereka soroti outsourcing, pengupahan, dan pemagangan. Harapan dialog tetap ada.

Rabu, 02 Sep 2026 14:07 WIB

detikFinance

Buruh Minta RUU Perlindungan Tenaga Kerja Disahkan Oktober 2026

Serikat pekerja mengingatkan pemerintah soal tenggat waktu pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan paling lambat Oktober 2026.

Minggu, 30 Agu 2026 12:37 WIB