Kasus kicauan 'sinting' anggota timses Prabowo-Hatta, Fahri Hamzah berbuntut panjang. Setelah diproses di Bawaslu, tim advokasi Jokowi-JK berencana membawa kasus ini ke kepolisian atau Badan Kehormatan (BK) DPR.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkomitmen melindungi para korban kasus kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta International School (JIS). Namun demikian, tak semua korban mau dilindungi oleh LPSK.

Kubu Jokowi menilai penanganan Polri dalam kasus Obor Rakyat lamban. Polri membantah penilaian tersebut. Sebab setiap proses penyelidikan harus melalui prosedur yang sudah ditentukan.

Bagi orang-orang yang tinggal di daerah tropis, berjemur mungkin bukan suatu aktivitas yang menyenangkan, bahkan terkesan biasa saja. Tapi lain halnya dengan penduduk negara subtropis atau empat musim. Biasanya mereka rela harus ke Indonesia atau negara tropis lain hanya untuk menghitamkan kulit.

Tim Pemenangan Jokowi-JK meminta Bawaslu proaktif mengawasi potensi pelanggaran kampanye, mulai dari kasus SARA, politik uang, penghujatan, termasuk kasus surat kepada para guru yang berstatus PNS.

Penyidik Mabes Polri masih menyelidiki kasus dugaan fitnah yang ada di Tabloid Obor Rakyat. Masyarakat diminta kooperatif menyerahkan tabloid tersebut ke kepolisian terdekat guna memperkuat bukti pidana. 

Beredar kabar yang cukup meresahkan di kalangan masyarakat. Kabarnya, kapal tongkang yang mengangkut 97 WNI asal Aceh diduga tenggelam setelah ditabrak Angkatan Laut Malaysia. 

Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengatakan dugaan bocornya transkrip pembicaraan antara Jaksa Agung Basrief Arief dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak bisa diabaikan.

Tabloid Obor Rakyat yang diduga sebagai bagian dari kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi-JK seharusnya mendapat perhatian khusus dari Polri. Hal itu diungkapkan oleh Tim Khusus Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar.

Mabes Polri memilih hati-hati dalam mengusut dugaan penistaan (black campaign) yang terdapat di dalam Tabloid Obor Rakyat. Alasannya, untuk menjaga netralitas dan menghindari tudingan dikaitkan berpihak.