Penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di beberapa ruas jalan di Jakarta tampaknya akan tertunda. Alasannya, PP yang menjadi payung hukum belum rampung.

Penerapan ERP (Electronic Road Pricing) ditunda karena menunggu Peraturan Pemerintah (PP). Pemprov DKI Jakarta menilai sistem jalan berbayar itu adalah cara paling tepat untuk menanggulangi kemacetan di Jakarta daripada kebijakan lainnya.

Angan-angan Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) tahun ini akan tertunda. Sistem ini baru bisa dilaksanakan paling cepat pertengahan tahun 2012.

Angan-angan Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) tahun ini akan tertunda. Sistem ini baru bisa dilaksanakan paling cepat pertengahan tahun 2012.

Bandit-bandit derek liar di jalan tol masih terus mengincar korban. Salah satunya Barudin (30). Pria yang berprofesi sebagai sopir ini 'dipalak' Rp 400 ribu.

Pengadilan Spanyol melarang para pemain sepakbola La Liga melakukan aksi mogok terkait keputusan tayangan televisi.

PT MNC Aset Management siap mengeluarkan produk reksa dana baru jenis pendapatan tetap, dengan target dana US$ 200 juta sehingga melengkapi total dana kelolaan Rp 2-3 triliun.

Peraturan Pemerintah (PP) mengenai penerapan jalan berbayar atau Electronic Rapid Pricing (ERP) masih menyangkut di pemerintah pusat. Pemprov DKI akan terus mendesak penerbitan PP itu.

DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo melobi pemerintah pusat agar Peraturan Pemerintah tentang sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) segera dikeluarkan. Fauzi pun mengaku sudah melobi pemerintah pusat.

Pemerintah Provinsi DKI sudah sangat matang mempersiapkan penerapan jalan berbayar ERP. Sayangnya, semua itu belum bisa terealisasi karena payung hukumnya masih terhambat di pemerintah pusat.