Sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, tak heran apabila banyak pihak yang tertarik dengan Indonesia. Namun sayang, dampak negatif yang terjadi di lingkungan hidup lebih banyak terjadi, dibandingkan pelestarian sumber daya alamnya.

Telah banyak pelaku kejahatan lingkungan hidup yang diadili atas kasus yang berhubungan dengan pengrusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Namun, saat ini diakui bahwa efek jera bagi mereka masih dirasakan sangat rendah.

‎Perlindungan dan penanganan kasus yang berhubungan dengan lingkungan hidup di Indonesia masih dirasakan kurang. Para pelaku tindak pidana perusakan sumber daya alam masih mendapatkan hukuman yang kurang setimpal dibandingkan dengan yang mereka lakukan terhadap lingkungan di Indonesia.

"Saya dengar Suhartoyo akan membuat perhitungan hukum sebab merasa difitnah dan KY seperti itu mana faktanya? Sampai sekarang tidak ada," kata Ketua MA Hatta Ali.

Waktu mulai beranjak siang. Para pimpinan hakim agung bergiliran keluar dari ruang Ketua MA Hatta Ali setelah rapat. Hatta Ali pun meneruskan pekerjaannya, memeriksa tumpukan berkas di meja kerjanya.

Hukuman mati masih diakui di Indonesia sesuai UUD 1945 dan sesuai nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Sikap Indonesia ini dihormati oleh masyarakat internasional.

Ketua MA Hatta Ali memberi jaminan bahwa integritas dan kredibilitas hakim konstitusi Suhartoyo clear. Suhartoyo merupakan pilihan MA dengan nilai tertinggi dari peserta seleksi hakim konstitusi.

Ketua MA Hatta Ali sampai saat ini masih menunggu Perpu Pilkada disahkan DPR. Namun jika masih bisa mengelak, sebaiknya segala sengketa Pilkada tidak dibawa ke pengadilan.

MA tidak mau menanggapi inkonsistensi putusan MK tentang PK boleh berkali-kali. MK pada tahun 2010 menyatakan PK hanya sekali, tetapi pada 2014 berubah menjadi PK boleh berkali-kali.

MK menyebut MA melakukan pembangkangan karena tidak mematuhi putusan MK yang membolehkan PK berkali-kali. Hal ini sangat disesalkan MA karena PK hanya sekali berdasar UU MA dan UU Kekuasaan Kehakiman.