Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz akan kembali melaporkan 90 pengembang yang tidak membangun rumah sederhana terkait aturan hunian berimbang ke polisi.

Bagi Dedi Suherman, CEO Telkomcel, hal ini jelas prestasi membanggakan. Pasalnya, Telkomcel lebih dipercaya oleh pemerintah Timor Leste dibandingkan operator lokal untuk mengawal sebuah ajang bertaraf internasional.

Dari jumlah 15 juta unit backlog, sebanyak 90% merupakan disumbang dari pekerja sektor informal yang tidak punya penghasilan tetap.

Timor Leste yang dulu merupakan bagian dari NKRI, memiliki pesonanya sebagai negara yang tengah berkembang. Mulai dari alam, laut, sampai Patung Christo Rei yang melindungi Timor Leste.

Menpera Djan Faridz telah mempolisikan sebanyak 58 pengembang 'nakal' untuk 191 proyek properti karena tak melaksanakan aturan hunian berimbang.

Sejak tahun 2013 lalu, Ahok meletakkan batu pertama pembangunan Rumah Susun di Pulogebang, Jakarta Timur. Kini, total ada 8 tower rusun telah berdiri kokoh.

Kebijakan kepemilikan properti asing di Indonesia masih menuai pro dan kontra. Pengamat ekonomi, Faisal Basri mendukung adanya kepemilikan properti asing di Indonesia.

Perum Perumnas termasuk pengembang yang dilaporkan ke polisi oleh Menpera Djan Faridz terkait hunian berimbang, berikut tanggapan Direktur Utama Perum Perumnas Himawan Arief Sugoto.

Bagi pengembang, penerapan hunian berimbang tak bisa berlaku untuk seluruh wilayah, seperti kota-kota besar yang tanahnya sangat mahal misalnya Jakarta.

Para pengembang mengakui kesulitan untuk mamatuhi aturan hunian berimbang yang diamanatkan undang-undang tersebut.