Pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang akan memboikot media terus menuai kritik. Menurut ahli hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, pemerintah tak punya landasan apapun untuk memboikot media.

Rangkaian kasus kekerasan mengatasnamakan agama terus terulang di negeri ini. Kasus demi kasus terjadi tanpa penyelesaian yang jelas. Kekerasan harus dihentikan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, berpendapat pembubaran Ormas sebaiknya melalui pengadilan. Di pengadilan, Ormas tersebut bisa membela diri.

Kekerasan atas nama agama yang terjadi bertubi-tubi di Tanah Air membuat sejumlah tokoh prihatin. JK dan Jimly Asshiddiqie pun akan membahas maraknya kasus tersebut dengan Komnas HAM.

Kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, diduga dilakukan sebuah ormas. Aparat diminta segera menindak ormas tersebut dan pemerintah segera membubarkannya.

Sejumlah politisi menghadiri HUT ke-38 PDIP. Mereka yang hadir antara lain Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) akan fokus pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan dan pengembangan industri rakyat. Selain itu ICMI juga akan fokus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Carut marut sistem hukum di Indonesia dinilai makin parah. Karena kekuatan politik dan ekonomi kini bersatu menyandera keadilan hukum.

DPR dinilai tidak berwenang menentukan masa jabatan pimpinan pengganti KPK. Karena aturan penggantian pimpinan KPK mirip dengan di MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) diminta segera membentuk Majelis Kehormatan. Hal ini perlu segera direalisasikan untuk memulihkan kepercayaan rakyat kepada hakim konstitusi.