Hak angket yang kini dijalankan DPRD DKI terhadap Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) dinilai berbagai pihak akan berujung dengan langkah pemakzulan. Namun Wakil Ketua DPRD DKI dari PKS Triwisaksana mengatakan tak ada pemikiran soal pemakzulan tersebut.

Salah satu program unggulan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) adalah penuntasan banjir di Ibu Kota. Banyaknya bangunan liar di bantaran kali membuatnya harus membangun rumah susun (rusun) untuk menampung warga yang dipindahkan.

Senin depan DPRD DKI akan rapat paripurna membahas hasil tim angket APBD 2015 yang diributkan Ahok dan DPRD beberapa waktu belakangan. Beredar kabar hak angket ini akan berlanjut ke hak menyataan pendapat dan bisa berujung pemakzulan.

Kemendagri sempat menegur Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) lantaran telat menyerahkan Rancangan APBD 2015. Namun, Ahok menanggapi 'sentilan' itu santai.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek menyesalkan anggaran belanja pegawai yang masih tinggi dalam Pergub APBD 2015. Dia bahkan mengungkapkan kekecewaannya.

Kemendagri mempertemukan Ahok dan DPRD DKI Jakarta dalam evaluasi Rancangan Pergub APBD DKI Jakarta. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengevaluasi berbagai hal yang janggal dalam rancangan APBD itu.

Kemendagri mendorong Ahok dan DPRD DKI Jakarta dapat membahas APBD 2016 bersama. Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonny Moenek yakin keduanya bisa duduk satu meja pada Mei-Juni mendatang.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengaku tak menerima undangan Kemendagri untuk pertemuan Pemprov, Kemendagri dan DPRD membahas Rapergub DKI. Kemendagri menegaskan undangan sudah dikirim.

Kemendagri melalui Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek menyentil fungsi pengawasan DPRD DKI Jakarta. Ia mempertanyakan target pendapatan dari pajak hiburan dalam Rapergub APBD 2015 sebesar Rp 1 triliun.

Kemendagri mengundang Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dan DPRD DKI untuk membahas Rapergub APBD 2015 bersama. Dalam kesempatan ini, Kemendagri sempat menegur kedua instansi tersebut.