Pimpinan DPR mendorong Pansel KPK menjemput sejumlah tokoh yang dianggap layak untuk memimpin KPK. Ketua KPK Busyro Muqoddas, Jimly Asshiddiqie dan Bambang Widjojanto, dinilai layak untuk dijemput Pansel KPK.

Pemerintah melalui panitia seleksi sedang mencari KPK yang baru. Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie berharap Ketua KPK Busyro Muqodas kembali mencalonkan diri tanpa melalui proses seleksi di Pansel.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai fenomena mencontek massal yang dibongkar Siami dan anaknya Alif mencerminkan adanya penurunan norma masyarakat.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie ikut menyoroti revisi UU MK. Jimly berpendapat, rencana masuknya anggota DPR menjadi anggota Majelis Kehormatan Hakim (MKH) merupakan kekeliruan besar. Anggota DPR cukup mengusulkan nama.

Saat ditanya seputar revisi UU MK, eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie tidak bisa berkomentar banyak. Jimly menyayangkan tidak diajak urun rembuk terlebih dahulu.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai Indonesia perlu membuat perjanjian ekstradisi dengan negara-negara ASEAN. Tujuannya untuk memudahkan jika ada tersangka kejahatan yang lari ke negara-negara ASEAN.

Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) Nazaruddin hingga kini masih berada di Singapura untuk keperluan pengobatan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie pun meminta Nazaruddin pulang dan berobat di Indonesia.

Pemerintah diminta tidak membiarkan organisasi masyarakat (ormas) yang berlaku anarki dan meresahkan masyarakat. Proses pembubaran ormas ini tetap harus melalui proses hukum dan pengadilan.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai jika mantan Ketua KPK Antasari Azhar merupakan korban peradilan sesat. Ke depannya, dia meminta peradilan di Indonesia diperbaiki.

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie meminta PD untuk tetap berpikir positif dengan dilaporkannya politisi PD M Nazaruddin ke Presiden SBY oleh Ketua MK Mahfud MD. Tindakan Mahfud itu merupakan niat baik.