Ada kebiasaan yang harus diperbaiki di dunia penerbangan Indonesia, khususnya soal kebiasaan mengabaikan izin. Sistem harus dibenahi.

AirNav memberi penjelasan soal prosedur izin terbang. Untuk kasus AirAsia QZ8501 yang terbang di hari Minggu (28/12), AirNav hanya melakukan tugas memberikan pelayanan. 

Angkasa Pura I Juanda siap diselediki terkait 'izin hantu' penerbangan maskapai AirAsia. GM Angkasa Pura I‎, Trikora Hardjo siap 'pasang badan' diperiksa penegak hukum.

Bos besar AirAsia Tony Fernandes mengakui kesalahannya terkait perizinan rute QZ 8501. Pengakuan ini disampaikan kepada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Dari kecelakaan AirAsia QZ8501, tersingkap adanya 'izin hantu' oleh para pemangku kepentingan transportasi udara. Sudah ada 7 pejabat dari Kemenhub, AirNav Indonesia dan PT Angkasa Pura I dinonaktifkan. Namun bila ada temuan lanjut, Kemenhub siap bekerja sama dengan KPK dan Polri.

Hari ke-10, ada 37 jenazah yang dievakuasi dan 13 di antaranya sudah teridentifikasi. Fokus utama tim pencari selain mencari korban sekarang adalah menemukan kotak hitam. Bagaimana perkembangannya?

General Manager Angkasa Pura I Juanda, Trikora Hardjo siap buktikan tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan izin terbang maupun mengubah jadwal penerbangan. 

Otoritas Bandara dan Perum Navigasi di Bandara Juanda sempat melarang terbang 16 penerbangan komersial karena tidak mampu menunjukkan izin rute. 

Pesawat AirAsia QZ8501 tidak memiliki izin terbang pada hari Minggu (28/12/2014) lalu. Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT Angkasa Pura I dan AirNav Indonesia mengevaluasi temuan itu. Beberapa pejabat pun dinonaktifkan.

Isu liar menyertai soal urusan perizinan dan perubahan jadwal terbang. Konon ada uang yang terlibat dalam urusan jadwal penerbangan itu. Namun isu itu ditepis AirNav Indonesia.