FPPP DPR meluncurkan buku bertajuk 'Islam, Nasionalisme'. Buku ini berkisah mengenai pentingnya peningkatan rasa nasionalisme di tengah isu terorisme dan NII KW 9.

Komisi Informasi Pusat (KIP) kini telah efektif melaksanakan tugasnya. Namun KIP seperti kurang bertaji. Buktinya, dari 7 putusan yang dikeluarkan, baru 3 yang dijalankan.

Masalah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) adalah kewenangan pemerintah pusat. Sebaiknya pemerintah menyerahkan saja masalah JAI ini ke pengadilan.

Ormas Islam seperti FPI, MUI, NU, Muhammadiyah, dan DDI sepakat mengeluarkan satu opsi dalam diskusi dengan Dirjen Bimas Islam Nazaruddin Umar. Opsi itu adalah Ahmadiyah harus dibubarkan.

Saat desakan memperpanjang batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) jadi 58 tahun terus bergulir, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Jimly Asshiddiqie, justru menilai umur pensiun PNS harus lebih pendek dari yang berlaku saat ini.

Lembaga pemerintah di Indonesia dinilai terlalu banyak dan terlalu gemuk. Mantan Wantimpres Jimly Asshiddiqie menyindir, karena terlalu banyak Komnas, hanya komisi untuk janda saja yang tidak ada.

Mantan anggota Wantimpres Jimly Asshiddiqie menilai pernyataan Seskab Dipo Alam yang menyerukan boikot media adalah pernyataan pribadi. Jimly meminta menteri bisa menahan diri untuk melampiaskan perasaan pribadi.

Usia masa tugas bagi PNS yang saat ini 55-58 tahun dinilai terlalu panjang. Lebih baik PNS mengakhiri masa baktinya pada usia 50 tahun tanpa ada masa perpanjangan agar yang bersangkutan masih dalam usia produktif saat pensiun.

Anggota Wantimpres Jimly Asshiddiqie menyoroti anggota DPR yang hobi studi banding ke luar negeri. Menurutnya, studi banding adalah tugas staf ahli, bukan tugas seorang pemimpin.

Komjen Pol Susno Duadji berencana akan menghadap Kapolri, Kamis (24/2) besok. Sebagai jenderal aktif, Susno harus diterima dengan baik oleh institusi kepolisian tanpa tendensi dan prasangka.