Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP)‎ telah sepakat untuk merevisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Akhirnya, Revisi UU MD3 telah disahkan menjadi UU lewat sidang paripurna.

Rapat Paripurna dengan agenda pengesahan UU MD3 digelar hari ini. Ada 274 orang anggota DPR yang tak hadir saat bel rapat berbunyi. Padahal ini juga merupakan sidang paripurna penutupan masa sidang‎ I pada 2014-2015 ini.

Akhirnya, Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU MD3 telah mengesahkan Revisi UU MD3. Namun pengesahan ini dilakukan tanpa kehadiran DPD.‎

Setelah sempat ditunda, rapat paripurna DPR akhirnya digelar dengan agenda pengesahan Panitia Khusus (Pansus) tentang UU MD3. Rapat hanya digelar 5 menit tanpa ada interupsi.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Desmon Junaidi Mahesa mengatakan tak ada perjanjian antara Koalisi Merah Putih dengan partai Demokrat untuk mendukung Perpu Pilkada.

Partai Demokrat merasa dikhianati oleh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) soal kesepakatan mendukung Perpu Pilkada langsung.

Ketua Umum Golkar periode 2014-2019 Aburizal Bakrie langsung menyusun kepengurusannya setelah jabatannya ditetapkan dalam Munas IX Golkar. Ical akan mengumumkan kabinetnya hari ini.

Perpu terbit karena adanya protes dari masyarakat atas lahirnya Undang-undang nomor 22 tahun 2014 tentang Pilkada tak langsung. SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat pun menggalang kekuatan. 

Presiden Joko Widodo sudah melarang kabinetnya untuk memenuhi undangan mitra kerja dari DPR. Namun Menkum HAM Yasonna Laoly ‎pagi tadi justru datang ke DPR. Apa kata Wakil Presiden Jusuf Kalla?

Menkum HAM Yasonna Laoly menghadiri sidang paripurna DPR yang membahas revisi UU MD3. Kehadirannya itu untuk mempercepat proses perdamaian antara dua kubu di DPR.