Selain lembaga survei yang melakukan perhitungan cepat atau quick count, tim dari dua pasangan capres-cawapres juga melakukan pengumpulan data melalui para saksi yang disebar di TPS.

Penghitungan suara manual hasil Pipres 9 Juli kemarin di sebagian besar Panitia Pemungutan Suara di Samarinda, Kaltim mulai rampung hari ini. Sejauh ini tidak ditemukan kendala berarti yang berpotensi menghambat proses penghitungan manual di PPS.

Penghuni Lapas Cipinang, Jakarta Timur antusias untuk mencoblos dalam pemilu presiden 2014. Namun, petugas kekurangan sekitar 329 surat suara untuk melayani seluruh hak pilih warga binaan.

Kasus Babinsa dan Obor Rakyat yang melibatkan oknum istana kepresidenan, serta kericuhan dan gagalnya para WNI di Hongkong menggunakan hak pilih saat pemungutan suara Pilpres kemarin, merupakan preseden terburuk dalam sejarah Pilpres pasca reformasi.

Cuaca yang bersahabat di langit Jakarta pada hari ini dianggap melancarkan distribusi logistik untuk Pilpres 9 Juli nanti. Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Seribu, Sumarno, memastikan persiapan dan logistik sudah terdistribusi semua dan lengkap karena didukung cuaca yang cukup baik.

Anggota Tim Pemenangan Jokowi-JK, Rieke Diah Pitaloka, meminta KPU mengembalikan hak politik ratusan WNI di Hong Kong. Sebab mereka tak bisa memilih karena dianggap telat masuk TPS.

Ketua Bawaslu Muhammad dan dua komisioner KPU yakni Sigit Pamungkas dan Juri Ardianto hadir menyaksikan jalannya Pilpres di Hongkong yang sempat diwarnai aksi demonstrasi oleh WNI yang datang terlambat ke TPS.

Surat suara pilpres 2014 untuk Kota Surabaya hingga hari ini, masih kurang 7 ribu. Namun KPU Kota Surabaya optimis kekurangan akan segera terpenuhi.

Temuan surat suara Pilpres yang rusak dan kurang terjadi di beberapa daerah pasca diproduksi oleh percetakan, termasuk juga DKI Jakarta. Di ibu kota negara ini, surat suara rusak dan kurang mencapai 24.574 lembar.

KPUD DKI telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di DKI Jakarta. Namun ternyata masih banyak warga DKI yang memenuhi syarat untuk memilih, tapi tak terekam dalam DPT. KPU akhirnya memasukkan mereka dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).