KPK menetapkan Gubernur Abdullah Puteh sebagai tersangka dalam kasus pengadaan helikopter MI2. KPK mempertimbangkan penonaktifannya.

Kepala Biro Keuangan Pemprov Aceh Tengku Lizam dan Sekretaris Daerah Tantowi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi Rp 30 miliar.

Gubernur NAD hampir sembilan jam diperiksa KPK. Namun ajaib, Puteh meninggalkan KPK tanpa diketahui wartawan.

Pembelian helikopter Mi-2 oleh Pemprov NAD sudah sesuai prosedur. Helikopter itu juga dibeli dengan harga termurah dari harga yang ditawarkan 5 perusahaan berbeda.

Kapolri Jenderal Pol Dai Bachtiar menyatakan terus berkonsultasi dengan KPK terkait rencana pemeriksaan Gubernur Aceh Abdullah Puteh dalam kasus korupsi.

PBHI menolak perubahan status NAD dari darurat militer menjadi darurat sipil mulai 19 Mei 2004. Perubahan akan mempermarak korupsi Pemprov Aceh.