Aspek keamanan acap jadi masalah di laga sepakbola Tanah Air. PSSI dan kepolisian pun mulai menggodok konsep untuk menciptakan keamanan yang lebih kondusif dan bakal diuji coba di Piala AFF mendatang.

Tujuan ekonomi adalah mensejahterakan rakyat dengan memberikan pekerjaan yang layak dan pengentasan kemiskinan. Indonesia harus mampu meraih pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen agar tingkat pengangguran dan kemiskinan bisa diturunkan.

Panitia Biennale X menyayangkan insiden yang terjadi di Bundaran Kampus UGM Yogyakarta. Penahanan dan pemeriksaan surat perizinan seharusnya bukan terhadap senimani tapi kepada panitia.

Menyambung tulisan terdahulu, saya akan melanjutkan pembahasan masalah krisis ketenagalistrikan di Indonesia. Supaya jelas tanggung jawabnya di mata publik, sebaiknya Pemerintah RI jangan memberi nama PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) tetapi  PT OLN (Operasi Listrik Negara).

Menhut Zulkifli Hasan akhirnya nencabut izin sementara perluasan HTI PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Riau. Pencabutan izin sementara itu disampaikan Menhut saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR.

Walhi Riau menyatakan SK perluasan Hutan Tanaman Industri  115 ribu hektar untuk PT RAPP penuh kejanggalan. Walhi mencium aroma korupsi yang cukup kuat di balik terbitnya SK Menhut tersebut.

SK Menhut atas dikeluarkannya izin perluasan Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) masih bermasalah. Lokasi izin perluasan itu masih banyak kejanggalan serta tumpang tindih dengan kawasan konservasi.

Program 10.000 MW yang merupakan program Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, ternyata gagal total karena sampai akhir 2009 PT PLN hanya mendapat pasokan tambahan listrik sebesar 900 MW atau kurang dari 10%. Hal ini disebabkan investor China yang menjadi pendukung utama program ini, ingkar janji.

Bisnis di Singapura ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Dibandingkan Indonesia memang ada banyak kemudahan. Namun, bagi mereka yang ingin mencoba peruntungan di sana harus berhati-hati. Kenali betul medan yang akan dihadapi.

Lha kok bisa ya? Mendirikan bangunan tanpa izin. Artinya ini adalah bukti dan ciri kebijakan Pemerintah yang bingung sehingga membuat pembangunan Rusunami bersubsidi limbung dan konsumen buntung.